Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan sebesar Rp4,62 triliun atau 60,01 persen dari total pagu sebesar Rp7,70 triliun sampai dengan Agustus 2022.
Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Rintok Juhirman, mengatakan bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, maka realisasi belanja tersebut tumbuh 8,16 persen dari realisasi bulan Agustus tahun 2021 sebesar Rp4,66 triliun atau 51,85 persen dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun .
“Dari total realisasi belanja sebesar Rp.4,62 triliun tersebut, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp3,49 triliun atau 59,45 persen dari total pagu sebesar Rp.5,87 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,13 triliun atau 61,79 persen dari pagu sebesar Rp1,83 triliun,” katanya di Malang, Selasa (27/9/2022).
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp4,62 triliun tersebut, dia menegaskan, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Secara lebih detail, kata dia, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Agustus 2022 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2,42 triliun atau 66,23 persen dari pagu sebesar Rp3,65 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1,01 triliun atau 51,19 persen dari pagu sebesar Rp.1,98 triliun. Belanja modal terealisasi sebesar Rp50,01 miliar atau 22,58 persen dari pagu sebesar Rp221,49 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Belanja bantuan sosial terealisasi Rp.7,28 miliar atau 45,73 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.
Baca Juga
Untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp84,19 miliar atau 26,25 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK nonfisik telah terealisasi sebesar Rp455,77 miliar atau 64,82 persen dari total pagu sebesar Rp703,12 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp588,36 miliar atau 73,36 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya,
Di sisi pendapatan negara di lingkup KPPN Malang sampai Agustus 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp67,06 triliun dan tumbuh sebesar 16,86 persen (yoy), terdiri dari perpajakan sebesar Rp12,06 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp54,21 triliun, dan PNBP sebesar Rp.0,78 triliun.
“KPPN Malang terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pemerintah faerah untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN,” ucapnya.
Melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, kata dia, maka diharapkan dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
Di Kota Malang, kata Staf Ahli Wali Kota Malang Bidang Ekonomi dan Keuangan, Muhammad Sailendra, mengatakan realisasi belanja sampai dengan Agustus 2022 mencapai 48,89 persen, yakni Rp1,119 triliun dari volume APBD 2022 sebesar Rp2,289 triliun sampai dengan Agustus 2022.
Dia optimistis, pada triwulan IV/2022 penyerapan anggaran belanja semakin tinggi setelah disahkan APBD Perubahan.
Terkait fenomena realisasi penyerapan terbanyak pada triwulan IV, menurut dia, ada banyak sebab. Di antaranya soal Silpa, menunggu regulasi pemerintah, dan turunnya dana seperti DAK, dana bagi hasil, bantuan provinsi yang lambat. (K24)
