Bisnis.com, SURABAYA — Kalangan pengusaha pelayaran meminta pemerintah untuk memberikan insentif seperti perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk angkutan laut agar sektor maritim dapat tumbuh dengan baik.
Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Erwin H. Poedjiono mengatakan saat ini perusahaan pelayaran khususnya swasta mengalami banyak hambatan untuk bisa tumbuh, salah satunya terkait tarif angkutan laut maupun penyeberangan yang berlaku masih tetap tarif ekonomi yakni Rp575/pax/mil.
Tarif ini juga diterapkan PT Pelni sebagai BUMN yang menerima modal kapal dari pemerintah serta PSO dengan nilai subsidi dua kali lipat dari tarif pemerintah.
“Sedangkan perusahaan swasta harus melakukan investasi kapal sendiri, dan tidak mendapatkan PSO dalam operasionalnya. Sementara tarif ekonomi yang berlaku saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan biaya pokok,” ujarnya dalam acara Malam Anugerah Prestasi DLU 2022, Jumat (2/9/2022).
Dia menambahkan, dengan kondisi penumpang angkutan laut yang sebagian besar merupakan golongan dengan pendapatan menengah ke bawah yang bersifat elastis terhadap perubahan harga, perusahaan pelayaran pun kesulitan untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PT Pelni.
Untuk itu, lanjut Erwin, pelayaran swasta berharap mendapat insentif berupa penurunan perpajakan dan PNBP untuk angkutan laut seperti yang dilakukan terhadap angkutan udara.
Baca Juga
“Seharusnya sektor angkutan laut mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dibandingkan sektor lain, mengingat transportasi laut merupakan jembatan bagi negara Kepulauan,” imbuhnya.
Erwin menambahkan, pelayaran juga berharap mendapat subsidi BBM yang lebih besar dan tidak dibatasi agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan serta dapat membahayakan keselamatan pelayaran jika kapal membawa BBM dalam jumlah terbatas.
Begitu pula dari sisi infrastruktur pelabuhan, kata Erwin, masih banyak alur masuk pelabuhan yang mengalami pendangkalan, seperti di Pontianak, Ketapang Kalimantan Barat, Kumai dan Sampit. Alur yang dangkal dapat membahayakan keselamatan karena terjadi aus pada badan kapal di bawah garis air, kebocoran dan kapal kandas.
“Hal lain yang tak kalah penting adalah pembatasan berat dan dimensi kendaraan truk yang diangkut oleh kapal penyebrangan karena ini sangat berpengaruh pada konstruksi kapal dan membahayakan keselamatan,” imbuhnya.
