Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja daerah yang masih cukup rendah agar pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat bergerak lebih optimal.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Jatim Taukhid mengatakan bahwa realisasi belanja daerah konsolidasi (38 kota/kabupaten dan 1 provinsi) Jatim hingga Juli 2022 baru tercapai Rp48,34 triliun atau setara 37,83 persen.
"Realisasi belanja ini kurang menggembirakan, tetapi kami masih akan menyaksikan semangat belanja daerah oleh pemda di semester II ini karena pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah. Selisih pendapatan dan belanja mencapai Rp16,45 triliun [surplus], nah kalau dibelanjakan pengaruh ekonomi akan luar biasa, dan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik," ujarnya dalam virtual Konferensi Pers Asset & Liability Committee (ALco) Regional Jatim, Jumat (19/8/2022).
Baca Juga
Adapun realisasi pendapatan daerah konsolidasian se-Jatim sendiri sudah mencapai Rp64,79 triliun atau setara 55,60 persen, yang berasal dari Penpatan Asli Daerah (PAD) Rp20,85 triliun atau 53,04 persen, Dana Transfer (TKDD) dari Pusat sebesar Rp43,44 triliun atau 57,51 persen dan pendapatan lainnya Rp0,50 triliun atau 29,39 persen.
Namun, realisasi belanja daerah baru tercapai Rp48,34 triliun yang terdiri atas belanja pegawai sebesar 47,58 persen, belanja barang jasa 37,59 persen, belanja modal 13,13 persen, belanja bunga 11,22 persen, belanja subsidi 19,78 persen, belanja hibah 34,28 persen, belanja Bansos 29,54 persen, belanja tak terduga sebesar 10,81 persen dan belanja transfer 45,85 persen.
Dengan demikian, terdapat surplus APBD konsolidasian Rp16,45 triliun dan Pembiayaan Netto Daerah Rp15,05 triliun yang menghasilkan akumulasi SiLPA Rp31,50 triliun.
Taukhid menambahkan, untuk memacu kinerja perekonomian Jatim hingga akhir tahun nanti, ALco Regional memberikan rekomendasi kepada pemda agar lebih waspada terhadap kasus Covid-19 yang masih cukup tinggi. Mereka juga meminta pemda mengendalikan lonjakan inflasi melalui kebijakan harga jual BBM, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan insentif fiskal.
"Kami juga mendukung strategi Pemprov Jatim dalam mengendalikan inflasi seperti perluasan kerja sama antar daerah, operasi pasar, dan digitalisasi hulu hilir, serta meningkatan koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga terutama untuk akselerasi belanja semester II," katanya.
Seperti diketahui perekonomian Jatim pada kuartal II/2022 tumbuh sebesar 5,74 persen (yoy). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran kecuali komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Di sisi lain, inflasi Jatim pada Juli 2022 sudah mencapai 5,39 persen (yoy) yang dipicu oleh kenaikan harga makanan, minuman dan tembakau, disusul transportasi.
Sementara itu, kinerja ekspor Jatim pada Juli 2022 mengalami penurunan sebesar 1,48 persen dibandingkan Juni 2022 yaitu dari US$2,03 miliar menjadi US$2,00 miliar. Jika dibandingkan Juli tahun lalu, ekspor Jatim masih dapat tumbuh 11,97 persen.
