Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menekankan strategi kolaborasi dalam pengendalian inflasi yang cenderung meningkat salah satunya akibat ekonomi global yang sedang bergejolak.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan sejauh ini Pemprov Jatim telah membangun sinergitas dengan berbagai lini mulai dari Bank Indonesia, bahkan TNI/Polri turut bekerja membantu percepatan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
“Di Jatim kami membangun singeritas yang cukup kuat walaupun dalam pengendalian inflasi memang terdapat tantangan besar yakni menjaga kesediaan pasokan dan stabilitas harga itu sendiri,” katanya dalam paparan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Malang secara virtual, Rabu (10/8/2022).
Dia memaparkan sejumlah kolaborasi dalam pengendalian inflasi yang perlu dilakukan bersama yakni seperti pelaksanaan operasi pasar yang terukur dengan mempertimbangkan komoditas pangan yang bergejolak, serta pasar dengan animo permintaan tinggi yang berpotensi menjadi penyumbang inflasi.
Operasi pasar tersebut perlu menyasar pada asosiasi pengguna seperti asosiasi hotel dan restoran, serta operasi pasar yang dilakukan kepada konsumen melalui aplikasi digital/marketplace, operasi pasar dengan subsidi harga melalui sumber pembiayaan dan CSR, dan mengadakan pasar murah.
“Selain itu perlu ada pelaksanaan kerja sama antar daerah (KAD) dengan target intra provinsi ataupun/antara provinsi dengan fokus pada daerah produsen komoditas pangan yang bergejolak,” katanya.
Baca Juga
Upaya lain yang akan dilakukan yakni pemberian subsidi ongkos angkut yang diharapkan dapat menekan biaya logistik pangan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam menekan harga pangan.
Adapun dalam menekan harga pangan dilakukan dari sisi hulu yakni pemanfaatan teknologi dalam proses produksi (informasi cuaca, kondisi tanah, air, dan informasi lainya mendukung ketepatan proses produksi).
Sementara dari sisi hilir, pemanfaatan e-commerce untuk mendukung transaksi penjualan hasil pertanian yang dapat difasilitasi oleh BUMD, misalnya melalui sistem lelang digital.
“Saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari penyemangat bersama, karena gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini butuh strong partnership di negeri ini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan saat ini yang jadi masalah memang inflasi yang di atas 5 persen. Meskipun masih lebih rendah dari negara lain tetapi Indonesia perlu melihat bahwa inflasi yang paling tinggi adalah pada sektor pangan 10,47 persen. Menurutnya, inflasi pangan seharusnya tidak boleh melebihi 10 persen atau maksimal 5 - 6 persen.
"Ini masalah ekonomi sosial, jangan sampai Oktober dan seterusnya ada masalah dan sampai daya beli masyarakat turun. Mari seluruh pihak melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan," katanya.
Dia mengatakan komposisi inflasi dari pangan secara rata-rata mencapai 20 persen. Namun bagi rakyat dengan ekonomi ke bawah, komposisi inflasi pangan bisa mencapai 40 - 50 persen dari bobot pengeluaran mereka.
"Makanya kita operasi pasar supaya bisa turun menjadi paling tinggi 6 persen. Untuk operasi pasar, Insya Allah di pusat sedang dikoordinasikan, supaya pemda untuk menggunakan anggaran daerah untuk mengadakan operasi pasar, karena masih ada bupati/walikota yang masih takut pakai anggaran untuk operasi pasar," ujarnya.
Perry menambahkan bagi daerah yang punya produksi lebih diminta untuk kerja sama menyuplai barang pangan ke daerah yang kurang.
"Kita tahu 60 persen konsumsi kita adalah beras, cabai, dan lainnnya yang berbasis pertanian yang sangat penting. Mari gerakan peningkatan produksi pangan, meski lahan terbatas ada pendekatan baru agrifarming," imbuhnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
