Bisnis.com, PONOROGO — Sebanyak 16 ekor sapi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku (PMK). Belasan ekor sapi itu berasal dari peternakan di Kecamatan Pudak, Pulung, dan Balong.
Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Kabupaten Ponorogo, Masun, mengatakan Ponorogo masuk menjadi daerah tertular PMK. Hal ini karena hasil laboratorium 16 sampel ekor sapi yang dikirim terkonfirmasi PMK semua.
Masun menambahkan sapi perah terkonfirmasi PMK tersebut hasil dugaan sementara adalah sapi yang datang dari luar daerah yakni Boyolali dan Magetan. Sebab, Pudak merupakan sentra susu sapi perah dan konsentrasi terhadap peternakan sapi lebih tinggi dibanding kecamatan lain.
"Saat ini dilakukan penyekatan agar pergerakan sapi tidak semakin meluas," ungkapnya, Selasa (31/5/2022).
Masun menerangkan saat penyekatan pasaran hewan, petugas sudah menyekat di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo. Namun saat ini banyak jual beli sapi lewat daring. Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat tidak panik lantaran daging sapi masih bisa dikonsumsi asal diolah dengan baik.
"Virus bakal mati di suhu 70 derajat selama setengah jam karena PMK tidak masuk ke dalam zoonosis. Jadi, masyarakat tidak perlu panik," harapnya.
Baca Juga
Saat ini, 16 ekor sapi yang terkonfirmasi positif itu bakal dilakukan pengobatan agar gejala mereda. Selain itu daya tahan tubuhnya juga akan ditingkatkan.
Dia meminta peternak agar memisahkan sapi yang terkonfirmasi PMK dengan sapi yang masih sehat agar tidak tertular. Pihaknya pun berharap Agustus-September sudah tersedia vaksinasi.
"Dipastikan ada 3 juta dosis di Indonesia. Prioritas daerah wabah, tertular, kondisi khusus," jelasnya.
Sementara, Anggota DPRD Ponorogo, Ribut Riyanto menambahkan bahwa PMK ini menular luar biasa cepat. Sebab, jarak satu sapi dengan sapi lain di kandang jaraknya dekat. Selain itu, akibat PMK ini kerugian berlipat. Mulai dari hewan yang terkena penyakit juga susu tidak bisa disetorkan.
"Dalam pandangan fraksi tolong PMK jadi atensi khusus, perbankan diajak duduk mencari solusi. Pemerintah harus hadir terutama anggaran khusus untuk peternak, bantuan obat atau biaya," pungkas Ribut.
