Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pilkada Situbondo 2024 Memerlukan Biaya Rp65 Miliar

Membengkaknya anggaran penyelenggaraan pilkada 2024 demi melancarkan pelaksanaan pesta rakyat.
Ilustrasi./Antara
Ilustrasi./Antara

Bisnis.com, SITUBONDO - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebesar Rp65 miliar, naik sekitar 50 persen dibanding anggaran pilkada 2020 yang tercatat Rp32 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo Sugiyono mengatakan bahwa penetapan jumlah anggaran untuk pilkada mendatang masih menunggu hasil pembahasan dan nantinya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

"Usulan anggaran yang disampaikan KPU belum dilakukan pembahasan di internal Bappeda. Tidak bisa juga anggaran sampai seperti itu, tidak mungkinlah. Tapi, kami belum bisa menyimpulkan saat ini," kata Sugiyono di Situbondo, Kamis (21/4/2022).

Ia mengatakan pemkab belum melakukan pembahasan mengenai usulan anggaran pilkada yang disampaikan KPU karena saat ini Bappeda masih fokus melakukan pembahasan RKPD 2023 dan APBD Perubahan 2022.

"Kami tidak bisa memprediksi anggaran pilkada nantinya berapa sebelum pembahasannya dilakukan finalisasi. Nanti kalau sudah selesai dibahas akan kami rilis," tuturnya.

Ketua KPU Situbondo Marwoto menyatakan membengkaknya anggaran penyelenggaraan pilkada 2024 demi melancarkan pelaksanaan pesta rakyat di tengah keadaan yang masih pandemi.

"Saat ini kan masih dilanda pandemi maka simulasi persiapan pilkada harus menyesuaikan dengan kondisi. Perencanaan anggaran pilkada penting dipersiapkan sejak awal, tujuannya agar Pemkab Situbondo segera menyiapkan kebutuhan anggaran tersebut," katanya.

Menurut Marwoto, dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada adalah waktu yang sangat pendek sehingga persiapan sudah harus dilakukan sedikit demi sedikit.

Ia menambahkan perencanaan anggaran pilkada 2024 sebesar Rp65 miliar khusus untuk membiayai kebutuhan yang dipersiapkan KPU saja, mengingat biaya yang dibutuhkan semakin bertambah, seperti penyediaan APD tidak lagi menggunakan anggaran APBN melainkan APBD.

"Kebutuhan APD dibebankan kepada daerah yang menghabiskan biaya sekitar Rp16 miliar. Selain itu kebutuhan untuk logistik yang diprediksi setiap tahunnya terus naik. Maka anggaran itu dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga yang tinggi," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Miftahul Ulum
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper