Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus melakukan pembaharuan data penerima berbagai bantuan sosial guna memperlancar penyaluran bansos dengan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjelaskan memang skema bansos untuk penanganan Covid-19 ini jumlahnya berlapis dari berbagai kementerian, di Pemprov maupun kota/kabupaten hingga desa, mulai dari Bantuan Lansung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dana desa, bantuan subsidi upah bagi tenaga kerja hingga bantuan Presiden untuk UMKM.
“Jadi kami memang akan berusaha menghindari potensi tumpang tindih dengan melakukan Big Data berbasis NIK dengan screening juga apakah dalam satu KK menerima lebih dari satu bantuan, bukan berarti tidak boleh, tetapi kita bisa mapping potensi-potensi tumbang tindih,” jelasnya dikutip dari dialog Mengupas Skema Bansos di Kala Pandemi yang disiarkan melalui Youtube, Kamis (5/8/2021).
Dia mengungkapkan tahun lalu masalah data penerima bansos di Jatim sempat menjadi kendala. Dia menceritakan saat itu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Jatim tercata ada 5 juta keluarga, tetapi yang mendapatkan BPNT hanya 2,8 juta.
“Yang jadi kendala saat itu adalah kalau kepala desa disuruh memverifikasi itu sulit, jadi dia fokus pada yang menerima bantuan saja. Sisanya waktu itu, kalau yang ada di big data tidak dikasi bantuan, warga di lapangan bisa marah, itu realita,” ungkapnya.
Namun begitu, alokasi BPNT untuk Jatim kemudian akhirnya ditambah meskipun tenaga penyalur bansos di lapangan cukup terbatas. Untuk itu, Pemprov Jatim mempercayakan penyaluran bansos secara bottom up kepada bupati/walikota hingga camat, lurah dan kades.
Baca Juga
“Kami sendiri dari Pemprov bantu 1 juta keluarga tahun lalu untuk 3 bulan terberat di awal pandemi. Kita bottom up juga kerja sama dengan lurah, camat, kades agar bansos tepat sasaran,” ujarnya.
Emil menambahkan data penerima bantuan di Jatim akan terus dibenahi dengan baik, dan sejak awal 2021 masing-masing kepala dinas sosial juga terus melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial dengan Kemensos semaksimal mungkin.
Pemprov Jatim sendiri juga memiliki program suplemen untuk memperkuat perekonomian warga yang rentan dengan pandemi. Salah satunya yang berjalan saat ini bantuan 10kg beras satu kali melalui Bulog Jatim, ditambah lagi program santunan kematian untuk 2.000 keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena Covid-19.
“Bulan ini ditambah lagi 2.000 keluarga, serta ada tambahan bantuan yang bersumber dari APBD kota/kabupaten masing-masing. Saat ini kita juga percepatan program pemberdayaan keluarga perempuan dengan ekonomi rentan selama Juli - Agustus mencapai Rp1 milair,” jelas Emil.
Begitu juga dengan skema bantuan BLT Dana Desa yang tahun lalu diberikan senilai Rp800.000 untuk setiap keluarga penerima. Namun tahun ini menjadi Rp500.000 an sebagai bantuan insidentil selama sekali atau dua kali bergantung dampak dari PPKM.
