Bisnis.com, MALANG — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran 273 domain situs web yang merupakan entitas pialang perdagangan berjangka komoditi atau PBK ilegal sebagai tindakan pencegahan agar tidak merugikan masyarakat.
Kepala Bappebti Kemendag Sidharta Utama mengatakan pada 2019 Bappebti telah memblokir 448 domain situs web, pada 2020 sebanyak 1.191 domain situs web.
“Pada 2021 sampai dengan l 31 Maret 2021 sebanyak 273 domain situs web,” katanya pada kuliah umum untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya di Malang, Selasa (6/4/2021).
Dalam upaya melindungi masyarakat luas, dia menegaskan, Bappebti juga tergabung di dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 kementerian/lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan (Ditjen PDN dan Bappebti), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Terlibat pula, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bank Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Biasanya, kata dia, perusahaan ilegal tersebut memberikan penawaran melalui situs sosial, media kanal Youtube, pelatihan, seminar, dan edukasi dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Mereka juga kerap menjanjikan kepada calon korban dengan iming-iming pendapatan tetap maupun bagi hasil yang besar.
Baca Juga
Dia menegaskan pula, Bappebti terus berupaya mengoptimalkan peran perdagangan berjangka komoditi (PBK) dengan menyelenggarakan a.l kuliah umum tentang PBK di kampus-kampus yang ada di Indonesia.
Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI Fajar Wibhiyadi menambahkan, disrupsi teknologi dan industri 4.0 tidak bisa dihindari, tapi diperlukan upaya dari korporasi untuk melakukan transformasi dan inovasi.
“Sebagai lembaga kliring, penyelesaian dan penjaminan transaksi di PBK, KBI telah melakukan transformasi teknologi serta inovasi yang memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan,” jelas Fajar.
Untuk seluruh transaksi yang sudah dilakukan secara digital, KBI juga telah memperoleh ISO 27001:2013 tentang Manajemen Sistem Keamanan Informasi dari British Standards Institution (BSI).
Dia mayakinkan, upaya yang dilakukan KBI ini merupakan upaya korporasi dalam memberikan rasa aman kepada pemangku kepentingan dalam segala kegiatan operasional KBI.
Pada implementasi terkait ISO 27001:2013 ini, KBI telah melakukan penguatan perangkat lunak dan perangkat keras, penerapan Prosedur Operasi Standar (SOP)sesuai ISO 27001:2013, serta terus melakukan sosialisasi mengenai keamanan informasi, baik secara internal maupun kepada para pemangku kepentingan.
Pimpinan Cabang BPF Malang Andri menegaskan program Futures Trading Learning Center sesuai komitmen perseroan untuk meningkatkan edukasi seperti perdagangan komoditi kepada berbagai kepentingan, salah satunya klepada akademisi dan mahasiswa di berbagai kampus di Malang.
Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi keberadaan FTLC maupun edukasi lainnya berupa kuliah umum terkait PBK karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kegiatan perdagangan tersebut.(K24)
