Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan keberadaan Paguyuban Warga Jatim di wilayah Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kinerja perdagangan antarprovinsi.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan fungsi 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jatim selama ini ternyata juga bisa dilakukan oleh paguyuban warga Jatim yang tinggal di berbagai provinsi guna membangun konektivitas.
“Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, ada opsi lain bahwa KPD yang tadinya memiliki kantor, nanti fungsi itu bisa dilakukan oleh paguyuban warga Jatim, sehingga mereka akan menjadi bagian dari tim yang bisa membantu proses konektivitas perdagangan lebih luas dan militan,” jelasnya, Jumat (4/12/2020).
Dia menjelaskan konsep optimalisasi paguyuban warga ini sedang dipersiapkan agar lebih maksimal. Sedangkan KPD secara bertahap juga akan disinergikan dengan paguyuban Jatim yang berada di masing-masing provinsi.
“Mudah-mudahan ini akan lebih solid, mereka bisa saling mempertemukan penjual dan pembeli antar kedua provinsi. Dari Sumsel bisa menjadi penjual atau pembeli ke Jatim, begitu juga sebaliknya, serta bisa saling berinvestasi,” ujarnya.
Khofifah menambahkan peluang peningkatan perdagangan antar provinsi menjadi semakin besar melalui paguyuban warga apalagi jumlah warga Jatim yang berada di Sulawesi Selatan mencapai 3 juta jiwa dan tersebar di 17 kabupaten tersebut.
Baca Juga
“Mereka bisa saja berpuluh tahun di sini, tetapi akan ada proses yang menjadi daya pengikat bahwa mereka adalah masyarakat Jatim yang sedang meniti karier, profesi di Sumsel,” imbuhnya
Khofifah yang sempat melakukan misi dagang ke Sulawesi Selatan itu juga mempromosikan Kawasan Industri Halal (KIH) yang dikembangkan untuk mengakomodir para pelaku IKM dan UKM yang membuat suatu produk halal dengan jaminan dari kawasan tersebut.
Adapun KIH ini merupakan pengembangan kawasan industri di Safe N Lock yang berdiri di atas lahan seluas ± 462 hektare. Lahan kawasan industri halal ini direncanakan total 148 hektare.