Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jatim Masih Menelaah Isi UU Omnibus Law Sektor Pariwisata

Ada tiga poin penyesuaian tentang kepariwisataan yang berubah dalam UU Cipta Kerja.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 12 Oktober 2020  |  19:24 WIB
Polisi memberikan penjelasan kepada warga yang antre untuk menjemput keluarganya yang diamankan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/10/2020). Polrestabes Surabaya mengembalikan 231 anak kepada keluarganya dari 253 orang yang ditangkap saat unjuk rasa buruh Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10) kemarin, sedangkan 22 orang sisanya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan perusakan fasilitas umum. - Antara/Didik Suhartono
Polisi memberikan penjelasan kepada warga yang antre untuk menjemput keluarganya yang diamankan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/10/2020). Polrestabes Surabaya mengembalikan 231 anak kepada keluarganya dari 253 orang yang ditangkap saat unjuk rasa buruh Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10) kemarin, sedangkan 22 orang sisanya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan perusakan fasilitas umum. - Antara/Didik Suhartono

Bisnis.com, SURABAYA – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur masih menelaah terhadap sejumlah poin penyesuaian tentang industri pariwisata dalam UU Omnibus Law - Cipta Kerja yang baru disahkan hingga menuai pro dan kontra.

“Kami akan melakukan telaah lebih dulu, karena kami harus teliti benar (sebelum menanggapi aturan),” ujar Kepala Disbudpar Jatim, Sinarto kepada Bisnis, Senin (12/10/2020).

Diketahui, ada tiga poin penyesuaian tentang kepariwisataan yang berubah dalam UU Cipta Kerja. Pertama, Pasal 15, 29 dan 30 menyebutkan kewenangan pemda terkait dengan perizinan usaha sektor wisata kini harus menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat.

Kedua, Pasal 56 yakni peraturan tentang tenaga kerja asing (TKA) di sektor pariwisata yang dihapuskan. Ketiga, Pasal 64 soal sanksi dan denda pidana penjara 7 tahun atau dengan maksimal Rp10 miliar bagi perusak destinasi wisata yang kini dihapuskan.

Hadirnya penyesuaian regulasi tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan pendapatan devisa wisata dari pariwisata, mengingat orientasi industri pariwisata ke depan tidak lagi mengacu pada jumlah kunjungan wisatawan tetapi pendapatan devisa sektor pariwisata.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pariwisata jatim jawa timur
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top