Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang menyarankan agar perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Malang menggunakan mekanisme daring maupun penelusuran portofilio calon mahasiswa dalam penerimaan mahasiswa baru 2020/2021.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan dengan mekanisme daring maka bisa dihindari kerumunan massa, suatu kondisi yang tidak diharapkan di saat dalam keadaan darurat.
“Kota Malang masih belum aman [Covid-19],” katanya dalam rakor bersama Rektor dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kota Malang di Malang, Kamis (11/6/2020).
Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Kota Malang ada 277 orang dan yang meninggal 21 orang per Rabu (10/6/2020). Orang Dalam Pantauan (ODP) ada 933 orang, sedangkan Orang Dalam Resiko (ODR) ada 2.330 orang dengan Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 498 orang.
Gambaran itu, kata Sutiaji, perlu untuk menjadi perhatian dalam proses penerimaan mahasiswa baru 2020. Kondisi new normal ini memang tidak ideal seperti pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19.
Di sisi lain, kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru merupakan hal yang penting untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Baca Juga
Perwakilan dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), Prof. Dyah Sawitri menyampaikan PTS mempunyai konsep yang sama dan berkomitmen tidak merugikan masyarakat Kota Malang.
“Untuk rekruitmen mahasiswa baru ada tata cara sendiri di masing-masing kampus, salah satunya menggunakan sistem online,” ujar Prof Dyah yang juga Rektor Universitas Gajayana Malang itu.
Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kota Malang, Prof. M. Bisri mengusulkan dalam penerimaan mahasiswa baru dalam kondisi pandemi ini sifatnya darurat.
Memang penerimaan mahasiswa baru itu kalau SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dikelola pusat Jakarta, SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) sifatnya juga dikelola pusat.
"Oleh karena itu mengimbau saja dari sini. Atas dasar dari rapat ini, diimbau pelaksanaannya tidak mendatangkan calon mahasiswa," ujar Bisri yang juga Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya itu.
Menurut dia, SBMPTN memang dikelola pemerintah pusat. Namun jika PTN di daerah boleh memilih, tentu akan menggunakan mekanisme daring dan penelusuran portofolio calon mahasiswa karena yang mendaftar mencapai puluhan ribu sehingga tidak terjadi penumpukan massa saat ada kegiatan tersebut. (K24)
