Bisnis.com, BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menerima dana sebesar Rp46 triliun lebih dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi di wilayah itu.
Menurut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Bangkalan, Rabu (12/2/2020), anggaran sebesar itu untuk mewujudkan 8 (delapan) jenis pembangunan
"Di antaranya reaktivasi jalur kereta api (KA) Kamal – Sumenep, jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Bulupandan, pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan, dan Industri Terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan," katanya, menjelaskan.
Selain itu, jenis pembangunan lainnya yang juga dialokasikan oleh pemerintah pusat adalah Indonesia Islamic Science Park (IISP), Madura Industrial Seaport City, dan Pembangunan Jalan Modung-Sreseh.
Bupati menjelaskan, besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan itu, karena Kabupaten Bangkalan, masuk dalam kawasan percepatan pembangunan ekonomi.
Hal ini bedasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Baca Juga
"Jadi, Bangkalan termasuk salah satu wilayah yang memang menjadi target pemerintah pusat dalam hal percepatan pembangunan ekonomi," katanya, menjelaskan.
Menurut bupati, berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah pusat, jumlah total anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan di Pulau Madura tahun ini sebesar Rp53,021 triliun lebih.
"Dari jumlah itu, dana yang khusus dialokasikan untuk Pemkab Bangkalan sebesar Rp46,956 triliun," katanya, menjelaskan.
Saat ini, sambung dia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para investor tentang program prestisius pemerintah tersebut dengan tujuan agar mereka mendukung dan mau berinvestasi di Kabupaten Bangkalan.
"Dalam waktu dekat ini, kami juga merencanakan akan menggelar gathering investor, sehingga mereka memiliki komitmen untuk mendukung program pembangunan ini, dan mau berinvestasi di Bangkalan," katanya.
Sebelumnya anggota Komisi V DPR RI asal Bangkalan Syafiuddin Asmoro menyatakan, koordinasi antara pemkab dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar intens dilakukan, agar program pembangunan yang telah dicanangkan itu berjalan sukses.
Dukungan para tokoh dan ulama serta berbagai elemen masyarakat lainnya juga penting, agar pembangunan yang akan dilakukan mendapatkan dukungan semua pihak.
Selain itu, sambung mantan anggota DPRD Jatim ini, yang juga perlu dilakukan Pemkab Bangkalan adalah mempersiapkan sejumlah regulasi guna mewujudkan program percepatan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.
"Jika persiapan sudah matang, dan semua pihak mendukung, kami yakin program pembangunan prestisius yang dicanangkan pemerintah, akan berlangsung sesuai harapan," katanya.
