Bisnis.com, MALANG — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim meminta pemerintah mencari solusi untuk pembiayaan perumahan bersubsidi agar pasokan rumah tidak terhenti dan tidak ada pengembang yang gulung tikar.
Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh mengatakan secara nasional sampai April 2020 diperkirakan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan habis untuk 100.000 unit. Padahal target pembangunan rumah bersubsidi tahun ini sebanyak 300.000 unit.
“Jika tidak ada solusi pembiayaan, maka dikhawatirkan pasokan untuk kuartal III-IV akan terhenti,” ujarnya dihubungi dari Malang, Jumat (7/2/2020).
Jika hal itu terjadi, maka kesempatan masyarakat untuk segera memeroleh rumah tidak segera terwujud. Padahal angka backlog perumahan cukup besar.
Di sisi lain, pengembangan perumahan bersubsidi akan terdampak. Mereka dikhawatirkan gulung tikar jika tidak segera ada realisasi penjualan karena mereka juga memeroleh pembiayaan dari bank untuk pembangunan konstruksi dan pembebasan lahan.
“Kalau tidak ada pemasukan dana dari penjualan rumah, darimana mendapat dana untuk mengangsur kredit,” ujarnya.
Baca Juga
Dampak tidak lancarnya pembiayaan perumahan bersubsidi, kata dia, sudah tampak. Sampai saat ini, sudah puluhan pengembang yang gulung tikar karena usahanya tidak lancar. Hal itu terjadi karena tidak mungkin pengembang menawarkan rumah dengan bunga komersial karena dinilai berat oleh end user.
Pembangunan rumah bersubsidi di Jatim tahun ini diproyeksikan 20.000 unit oleh 315 pengembang. Permintaan dari konsumen tetap tinggi, terutama pada kawasan daerah penyangga kota besar, seperti Mojokerto, Blitar, Kediri, Probolinggo, Jember, Lamongan, Pasuruan, dan Tulungagung.
“Di daerah-daerah itu, tanahnya masih ada. Dengan harga tanah Rp350.000/m², pengembang masih membangun rumah bersubsidi,” ujarnya.
Sampai saat ini, pengembang perumahan bersubsidi di Jatim yang mendapatkan kuota FLPP hanya sekitar 5.000 unit. Sedangkan sisanya masih menjadi tanya. Oleh karena itulah, dia mendesak pemerintah segera mencari solusi untuk pembiayaan rumah bersubsidi.
Menurutnya cara yang bisa ditempuh, mengalihkan bantuan prasarana, sarana, utilitas, ke pengembang; dan subsidi bantuan uang muka pembiayaan perumahan ke end user ke skema FLPP.
Jika dana-dana itu bisa dialihkan, maka akan ada tambahan kuota FLPP sekitar 100.000 unit sehingga menjadi 200.000 unit yang bisa dikover fasilitas tersebut. Jika skema itu berhasil dilaksanakan, maka FLPP bisa mengkover pembiayaan rumah bersubsidi hingga Agustus. Sisanya bisa dicarikan penyelesaian lewat APBN-Perubahan.
Untuk jangka panjang, kata dia, agar cakupan FLPP bisa lebih banyak, maka KPR bersubsidi bisa dinaikkan dari 5 persen menjadi 7 persen.
Dia juga setuju usulan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang menjajaki alternatif pendanaan lain seperti dari Badan Pengelola Keuangan Haji, CSR, dan dana pemupukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).(K24)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
