Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pelaku Industri Kayu Olahan Sebut Ekspor Log Berisiko Merusak Hutan

Kalangan pelaku usaha pengolahan kayu mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membatalkan rencana membuka ekspor kayu bulat atau log karena hal tersebut dapat menekan ketersediaan bahan baku industri.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan pelaku usaha pengolahan kayu mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membatalkan rencana membuka ekspor kayu bulat atau log karena hal tersebut dapat menekan ketersediaan bahan baku industri.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (Indonesian Sawmill & Wood Working Association/ISWA) menyampaikan dibukanya keran ekspor log dapat berisiko meningkatkan angka kerusakan hutan.

“Nilai ekspor kayu bulat secara ekonomi tidak sebanding dengan nilai kerusakan hutan yang akan ditimbulkan karena laju deforestasi akan semakin meningkat. Apabila ekspor dibuka, ada peluang praktik pembalakan liar terjadi lagi,” ungkap Soewarni di Surabaya, Selasa (28/11/2017).

Selain itu, Soewarni menyampaikan berdasarkan data The International Tropical Timber Organization (ITTO), ekspor secondary processed wood products dan furnitur dari Indonesia dan Malaysia berkompetisi secara ketat dengan produk dari China.

Untuk itu, menurutnya, Indonesia perlu mempertahankan kebijakan untuk tidak mengekspor log karena bahan baku kayu bulat tropis merupakan keunggulan kompetitif Indonesia, untuk menjajaki pasar global yang lebih luas.

Sebagaimana diketahui, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono pekan lalu menyebut KLHK telah bertekad segera membuka ekspor log karena perkembangan harga dapat memukul produsen di sisi hulu. Dia mengusulkan ekspor log dikuotakan sebesar 10% dari total produksi Indonesia yang sekitar 9 juta meter kubik.

Pengajuan pembukaan kembali ekspor log oleh KLHK bukan pertama kali ini terjadi. Bisnis mencatat dalam 5 tahun terakhir, rencana tersebut terus didengungkan namun mendapat perlawanan keras dari Kementerian Perindustrian dan kalangan pelaku usaha karena mengusik kinerja hilir.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dara Aziliya
Editor : News Editor
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper