Bisnis.com, SURABAYA—Realisasi pendapatan negara di Jatim mencapai Rp79,77 triliun atau 28,22% dari target sebesar Rp282,65 triliun pada posisi April 2025.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, mengatakan penerimaan perpajakan terealisasi sebesar 27,80% (Rp77,10 triliun) dari target, dan PNBP mencapai 50,19% (Rp2,67 triliun) dari target (Rp5,3 triliun).
“Penerimaan Perpajakan terdiri dari Ditjen Pajak sebesar Rp32,06 triliun, dan Kepabenan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp45,03 triliun (30,26% dari target),” katanya, Selasa (27/5/2025).
Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret 2025 telah terserap Rp39,59 triliun atau 31,31% dari pagu belanja negara di Jawa Timur. Kinerja belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp10,95 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp28,65 triliun.
Penerimaan pajak, kata dia, sampai dengan April 2025 mencapai Rp32,06 triliun yang disumbang dari Kanwil DJP Jawa Timur I sebesar Rp16,17 T, DJP Jawa Timur II sebesar Rp6,90 triliun, dan DJP Jawa Timur III sebesar Rp8,99 triliun.
Sektor Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor dominan dengan kontribusinya sebesar Rp21,60 triliun dan perdagangan sebesar Rp8 triliun.
Baca Juga
Penerimaan pajak 2025 mulai rebound sejak bulan Maret dengan growth sebesar 9,48%, dan April tumbuh 2,45% yang ditopang dari setoran PPh Pasal 25/26 Badan dan OP, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor, serta makin membaiknya reformasi administrasi perpajakan dengan implementasi Coretax.
Pertumbuhan akumulatif negatif penerimaan pajak regional Jawa Timur di 2025 sebesar -3,56%, kata dia, dipengaruhi penurunan jenis pajak PPN yang disebabkan karena relaksasi pembayaran pajak PPN, dan adanya kebijakan pemusatan administrasi dan setoran Wajib Pajak cabang sebagai konsekuensi implementasi Coretax.
Penerimaan Bea Cukai hingga April 2025, ujar dia, sebesar Rp45,03 triliun (30,26% dari target). Penerimaan Cukai terealiasi sebesar Rp42,89 triliun (30,13% dari target). Penerimaan bea masuk Rp1,88 triliun (29,72% dari target) dipengaruhi oleh penurunan tarif efektif dan nilai impor s.d. April 2025.
Penerimaan bea keluar Rp248,6 miliar (211,5% dari target) dipengaruhi oleh tingginya harga referensi CPO dan tingginya harga patokan ekspor biji kakao.
“Penerimaan Cukai dipengaruhi oleh turunnya produksi pabrik rokok golongan I dan naiknya produksi pabrik rokok golongan II dan III,” katanya.
Realisasi PNBP s.d. April 2025, dia meyakinkan, tetap terjaga mencapai Rp2,67 triliun (50,19% dari target ), yang berasal PNBP Lainnya sebesar Rp1,36 triliun l dari Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Jasa Kepelabuhan, Pelayanan Pertanahan, Penerbitan STNK, dan PNBP BLU sebesar Rp1,31 triliun dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, dan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim s.d. April 2025 mencapai Rp1,82 triliun atau 33,43% dari target, dengan penerimaan PNBP Lelang sebesar Rp75,37 miliar atau 60,36% dari target Rp124,87 Miliar.
Realisasi PNBP Aset Rp43,12 miliar atau 26,11% dari target Rp165,14 Miliar. Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp261,86 Juta atau 170,71% dari target Rp153,4 Juta.
Belanja Kementerian Lembaga, yakni Belanja Pegawai terealisasi Rp8,06 triliun yang sudah disalurkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan
Belanja Barang terealisasi Rp2,35 triliun, digunakan antara lain untuk keamanan dan ketertiban nasional, pendidikan tinggi, infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, sarpras pendidikan, profesionalisme prajurit, pendidikan dasar, konsolidasi demokrasi, layanan hukum.
Belanja Modal terealisasi Rp472,17 miliar, diantaranya digunakan untuk Dukungan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan, modernisasi peralatan Kesehatan, pendidikan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pengembangan Bendungan, Danau, dan Penampung Air Lainnya serta Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut dan Perkeretaapian.
Belanja Bantuan Sosial terealisasi terealisasi Rp67,4 miliar, digunakan antara lain untuk anak Yatim Piatu (YAPI), Program PKH, bantuan pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan tinggi.
Menurutnya, dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per 31 Maret 2025 terealisasi sebesar Rp28,64 triliun (34,31% dari target). Realisasi DAU terealisasi Rp16,1 triliun untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik/ belanja aparatur. Realiasi DBH terealisasi Rp3,11 triliun, Insentif Fiskal terealisasi Rp121,58 miliar, realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp5,4 triliun ditopang oleh Dana BOS, untuk mendanai belanja pendidikan dan kesehatan. Dana Desa terealisasi Rp3,89 triliun dipengaruhi oleh banyaknya Pemda yang belum menyampaikan syarat salur. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp4,75 juta.
“Realisasi TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen APBN dalam mendukung layanan publik di daerah” ujarnya.
Terkait dukungan program makan bergizi gratis (MBG), Dudung menjelaskan di wilayah Jawa Timur sudah terbentuk 77 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari target tahun 2025 sebanyak 708 SPPG.
Penerima manfaat MBG ini 332.475 adalah murid sekolah mulai PAUD s.d. tingkat menengah atas, termasuk Pondok Pesantren, SLB, dan PKB. Sebanyak 3,320 penerima manfaatnya adalah Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui” kata Dudung yang juga Kakanwil DJKN Jawa Timur itu.
