Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp1,3 triliun pada posisi Januari 2025.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi sebesar itu berarti mencapai sekitar 9,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp13,8 triliun.
Realisasi tersebut ditopang oleh kinerja Belanja Pemerintah Pusat yang terserap Rp270,9 miliar (4,67%), tumbuh 1,99% year-on-year (yoy).
"Untuk kinerja positif belanja K/L ditopang oleh realisasi belanja modal sebesar 0,54%, belanja barang 1,28% dan belanja pegawai sebesar 6,61%," kata Muhammad Rusna, Kamis (20/2/2025).
Terkait Belanja Transfer Ke Daerah (TKD), kata dia, telah tersalur Rp1,1 triliun (13,28%). Kinerja belanja TKD ditopang oleh kinerja realisasi Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp716,2 miliar atau 14,24% dari alokasi pagu.
Kinerja Dana Transfer Khusus sebesar Rp320,9 miliar atau 18,67% dari alokasi pagu Tahun Anggaran (TA) 2025. Sedangkan Dana Desa terealisasi mencapai Rp15 miliar atau sekitar 1,80% dari alokasi.
Baca Juga
"Untuk Dana Desa telah disalurkan ke 738 desa pada Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu," ucapnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai percepatan realisasi belanja pemerintah pusat, khususnya TKD, akan berdampak pada geliat perkenomian daerah.
Selain itu, linier untuk melakuan penyerapan belanja daerah, khususnya untuk belanja-belanja di sektor produktif yang tidak terimbas kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Kebijakan efisiensi anggaran, lanjut Joko, harus segera diimbangi oleh pemerintah daerah dengan menyusun Perubahan RKPD, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Perubahan APBD 2025.
"Selanjutnya, diseleraskan dengan program-program kepala daerah terpilih yang baru saja dilantik 20 Februari 2025. Kepala daerah terlantik harus sudah gas pol untuk mewujudkan janji-janji politiknya,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
