Bisnis.com, MALANG — Pemkot Malang mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur terkait adanya kebijakan penundaan untuk proyek infrastruktur dari pemerintah pusat yang bersumber dari DAU dan DAK Fisik.
Pj. Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, mengatakan pemerintah berkonsentrasi pada program Asta Cita. Karena itulah, program-program di bidang infrastruktur ditahan, meski bukan berarti tidak ada, seperti IKN dapat alokasi sekitar Rp49 triliun.
“Untuk daerah, pembangunan infrastruktur tetap bisa direalisasikan dengan pendanaan yang bersumber dari PAD,” katanya pada pada Gowes dan Coffee Morning Bersama Wartawan di Malang, Jumat (24/1/2025).
Untuk Kota Malang, kata dia, sumbangan PAD pada APBD 2025 mencapai sekitar Rp1 triliun atau sama dengan 42% dari total volume APBD.
Dengan dana sebesar itu, kata dia, maka ada ruang bagi Kota Malang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan lainnya, serta kepegawaian.
Oleh karena itulah, dia menegaskan, kemandirian fiskal sangat penting bagi daerah. Dengan adanya kemandirian fiskal, maka daerah dapat dengan leluasa mendanai proyek-proyek sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk proyek-proyek infrastruktur. (K24)
Baca Juga
