Bisnis.com, MALANG — Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Malang mencapai, sedangkan hotel non-bintang mencapai 26,29% pada Oktober 2024.
Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengatakan dengan tingkat hunian sebesar berarti ada penurunan -2,51 poin untuk hotel berbintang, dan hotel nonbintang -2,49 poin.
“Secara tahunan, naik 4,02 poin untuk hotel berbintang, dan hotel-hotel non-bintang -2,44 poin,” ujarnya, Senin (2/11/2024).
Secara total TPK hotel, kata dia, mencapai 55,07%, lebih tinggi dari rerata nasional mencapai 43,89%, dan Jatim 43,56%.
Rerata lama menginap tamu mancanegara, 2,07 hari pada hotel berbintang dan hotel nonbintang 1,83 hari, tamu nusantara pada hotel berbintang 1,63 hari dan 1,04 hotel nonbintang.
Rata-rata lama menginap tamu gabungan di Malang, 156 hari, Jawa Timur 1,45 hari, dan nasional 1,53 hari. “Bila dibandingkan September 2024, memang terjadi penurunan kecil. September banyak kegiatan MICE oleh pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga
TPK hotel sebesar itu, kata dia, menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Malang Raya telah bangkit, bahkan lebih berkembang bila dibandingkan sebelum Covid dengan indikasi TPK hotel yang relative tinggi.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai indikator TPK tersebut merepresentasikan sektor pariwisata pada Oktober mengalami penurunan. Hal ini wajar karena Oktober tidak ada momen yang mampu mendorong untuk penigkatan kunjungan wisatawan, misalnya long weekend.
Di sisi lain, kata dia, memasuki musim penghujan juga berpengaruh pada kunjungan wisatawan, karena sebagian besar obyek wisata di Malang Raya adalah wisata outdoor.
Oleh karena itu, dia mengusulkan, segenap pelaku wisata dapat mengoptimalkan MICE tourism untuk tetap menjaga kunjungan wisatawan tetap stabil.
MICE tourism ini berpotensi dioptimalkan karena infrastruktur dan fasilitas sudah sangat mendukung, bahkan beberapa sudah standar internasional. Hal lain yang perlu diperkuat adalah connecting flight internasional, hal ini harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para pelaku pariwisata.
"Sinergi dan goodwill dari para kepala daerah dalam mendorong conecting flight internasional agar biayanya lebih murah akan meningkatkan kunjungan wisatawan internasional di berbagai daerah di Jawa Timur. Kebijakan yang dapat dilakukan seperti subsidi biaya parkir pesawat,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.(K24)
