Bisnis.com, SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong KPU supaya terus menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dinilai kurang maksimal hingga ke tingkat bawah menyusul pelaksanaan pilkada kurang 1 bulan.
"Kami melihat sosialisasi Pilkada di Kota Surabaya masih kurang maksimal karena banyak yang kurang paham terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah," katanya di Surabaya, Senin (28/10/2024).
Ia mengatakan, tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPK dan PPS) kurang maksimal karena masih belum melakukan sosialisasi hingga ke tingkat bawah.
"Ini fakta nyata, silakan di cek ke bawah, dimana PPK dan PPS sama sekali belum mendapatkan arahan sosialisasi dan edukasi," katanya.
Pihaknya sangat mengamini target dari KPU Surabaya yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 77% dengan waktu kampanye yang kurang satu bulan lagi.
"Namun KPU harus mengaktifkan keberadaan PPK dan PPS yang merupakan bagian dari warga setempat. Ditambah lagi tantangan berikutnya yaitu jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang menyusut. Artinya jika dulu satu TPS hanya melayani 300 orang pemilih kini bertambah dua kali lipat menjadi 600 orang," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong kepada KPU supaya memasifkan PPK PPS supaya mereka masuk ke masyarakat seperti RT/RW dan juga melakukan pertemuan dasawisma dan arisan bapak-bapak
"Setiap bulan pertemuan rutin RT dan RW, ada pula kegiatan kerja bakti yang saat ini gencar dilakukan menjelang musim hujan," ucapnya.
Baca Juga
Ia mengatakan, saat ini alat peraga kampanye juga sudah didistribusikan untuk membuat stimulus supaya masyarakat mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.
"Namun, KPU harus membuat rangsangan lagi bukan hanya siapa yang datang ke TPS mendapatkan konsumsi. Itu kalau warga kampung akan datang, tapi kalau warga perumahan bisa abai. Ketika masyarakat abai mungkin pasangan calon hanya konkret satu dan akhirnya berasumsi paling ya itu," ujarnya.
Ia mengatakan, bukan perkara Pilkada di Kota Surabaya ini hanya diikuti oleh satu pasangan calon, tetapi bagaimana anggaran pelaksanaan Pilkada Rp170 miliar itu bisa sesuai harapan, jangan sampai mengulang karena itu anggaran yang besar.
"Pilkada momen menarik warga datang menarik, bagaimana ini terus didengungkan oleh warga pedukuhan dan perumahan. KPU berikan atensi karakter Surabaya unik, apa lihat masyarakat perumahan datang di TPS," katanya.
