Bisnis.com, MALANG — Non performing loan (NPL) Bank Perekonomian Daerah (BPR) di wilayah kerja OJK Malang tembus 12,28%, sedangkan BPRS justru lebih rendah, yakni 8,92% pada posisi akhir semester I/2024 sehingga perlu menjadi perhatian.
Kepala OJK Malang, Biger A. Maghribi, mengatakan sebenarnya secara umum kinerja BPR/BPRS di wilayah kerja OJK terjaga baik. Relatif tingginya NPL BPR karena ada satu BPR yang NPL-nya tinggi, yakni 50%, karena dugaan adanya fraud terkait permasalahan penyaluran kredit.
“BPR tersebut termasuk bank dalam pengawasan,” katanya, Rabu (7/8/2024).
Terkait kinerja fungsi intermediasi BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Malang, dia meyakinkan, terus menunjukkan tren peningkatan. Pada Juni 2024, secara mtm kredit mengalami peningkatan sebesar Rp3,03 miliar, atau tumbuh sebesar 0,16% mtm.
Adapun secara tahunan, pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 7,73% yoy menjadi Rp1,95 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan,
Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 62,02% yoy. Sementara itu, secara nominal yang terbesar adalah Kredit Modal Kerja sehingga menjadi sebesar Rp1,37 triliun (Juni 2024) dari sebelumnya sebesar Rp1,30 triliun (Juni 2023).
Baca Juga
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), dia meyakinkan, juga secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan positif yakni sebesar 7,54% yoy atau mencapai Rp2,01 triliun per 30 Juni 2024 meski menurun tipis dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp2,02 triliun (-0,53% yoy).
Penyaluran kredit BPR dan BPRS utamanya disalurkan kepada UMKM yaitu sebesar Rp1,49 triliun per akhir Semester I/2024 (porsi: 76,05%). Sektor utama yang dituju adalah Perdagangan Besar dan Eceran (porsi: 22,75%), Bukan Lapangan Usaha Lainnya (porsi: 15,83%), dan Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (porsi: 13,53%).
Disamping itu, 3 sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan nominal penyaluran kredit/pembiayaan tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran (Rp50,82 miliar/12,90% yoy); Konstruksi (Rp26,38 miliar/19,44% yoy); serta Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (Rp22,72 miliar/12,19% yoy).
Terkiat ketentuan kecukupan modal BPR menjadi Rp6 miliar sampai akhir tahun, kata dia, memang ada beberapa BPR yang terkena ketentuan tersebut. Solusinya, ada yang menambah modal, ada yang melakukan konsolidiasi karena BPR milik satu grup.
Sampai dengan 31 Juli 2024, terdapat 51 BPR dan 6 BPRS di bawah pengawasan langsung OJK Malang. Konsentrasi penyebaran aset BPR dan BPRS sendiri masih terpusat Kabupaten Malang yaitu masing-masing sebesar 39,17% dan 54,30%.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penyaluran kredit yang tinggi harus diimbangi dengan aspek mikroprudensial yang lebih baik untuk meminimalkan NPL.
Hal ini tentunya tidak hanya tugas OJK tetapi juga perlu kerja keras dari BPR untuk melakukan supervisi pada debitur secara berkala agar kredit yang diberikan lebih inklusif, khususnya dalam pengembangan usaha debitur.
Supervisi ini, kata dia, dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam pengelolaan manajemen keuangan maupun manajemen usaha.
Selain itu, kata dia, dalam proses awal penilaian calon debitur harus juga dievaluasi kembali terkait kelayakan calon debitur berdasarkan aspek-aspek umum yang lebih dikenal dengan 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) dan 7P (personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan protection). (K24)
