Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Transaksi Pengadaan Barang/Jasa di Jatim Bejo Capai Rp211 Miliar

Tren transaksi pengadaan barang dan jasa Pemprov Jatim melalui platform Mbizmarket Jatim Bejo hingga 31 Agustus telah mencapai Rp211 miliar
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak saat memberi sambutan dalam seminar Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin (27/11/2023) di Surabaya. Dok, Pemprov Jatim. Transaksi Pengadaan Barang/Jasa di Jatim Bejo Capai Rp211 Miliar
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak saat memberi sambutan dalam seminar Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin (27/11/2023) di Surabaya. Dok, Pemprov Jatim. Transaksi Pengadaan Barang/Jasa di Jatim Bejo Capai Rp211 Miliar

Bisnis.com, SURABAYA - Tren transaksi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui platform Mbizmarket Jatim Belanja Online (Jatim Bejo) hingga 31 Agustus 2023 telah mencapai Rp211 miliar dengan jumlah transaksi 36.932 pesanan.

Adapun transaksi besar di antaranya disumbang oleh sektor usaha infrastruktur, pengadaan barang elektronik, dan jasa kebersihan.

Mbizmarket merupakan B2B marketplace pengadaan yang menjadi platform e-commerce pertama yang mendukung program Jatim Bejo. Alur dan proses binsis Mbizmarket telah mengakomodir regulasi pengadaan barang/jasa yang berlaku di Pemprov Jatim.

Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, platform tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya Pemprov Jatim dalam menjalankan pengawasan dan transparansi harga barang/jasa.

"Upaya transparansi ini menjadi atensi Pemprov Jatim, sehingga bersama Bu Gubernur kami menyusun kebijakan agar e-purchashing dibuat lebih sederhana, misalnya mengadopsi virtual payment dan ada government credit card," katanya dikutip dalam rilis, Selasa (28/11/2023).

Pemprov Jatim juga menambah fitur pinjaman bagi penyedia yang tergabung dengan Jatim Bejo melalui pemanfaatan BPD Jatim, salah satunya dengan menambah batasan nominal pemanfaatan Ganti Uang (GU) dari Rp50 juta menjadi maksimal Rp200 juta, dan menambahkan virtual account/QRIS pada prosedur pengajuan pengadaan barang/jasa.

Emil pun mengajak berbagai instansi pemerintah untuk mengedepankan transparansi dalam proses belanja barang dan jasa, termasuk harus berpihak kepada masyarakat. 

“Harus ada transparansi dan efisiensi, jangan mengakal-akali proses, dan kita harus mengupayakan agar tidak boleh ada keluar permintaan harga terendah, harganya harus merefleksikan fairness, marginnya masuk akal,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Peni Widarti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper