Jelajah Properti Jatim, Ini Strategi Pengembang Pacu Pembangunan

Bisnis.com, MALANG — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (Apersi) Jatim mengejar target pembangunan perumahan menengah-bawah sebanyak 20.000 unit tahun ini.

Ketua Apersi Jatim, Makhrus Shaleh, mengatakan sampai saat ini pengembang yang tergabung dalam Apersi telah berhasil membangun 14.000 unit, sedangkan sisanya diharapkan dapat terserap sampai akhir tahun.

“Tren penjualan rumah menengah-bawah pada triwulan III/2023 justru turun, namun terbantu rumah bersubsidi yang naik sekitar 10 persen,” katanya, Senin (25/9/2023).

Dari 20.000 unit rumah yang dibangun, kata dia, 80 persen disumbang rumah bersubsidi. Sedangkan sumbangan Malang Raya, sebanyak 4.000 unit.

Permintaan rumah menengah-bawah, dia menegaskan, tetap tinggi karena masyarakat yang masih belum mempunyai rumah juga masih besar. Oleh karena itulah, konsumen rumah menengah-bawah kebanyakan end user, bukan investor karena mereka membeli untuk ditempati.

“Kalau rumah seharga Rp500 juta ke atas, baru orang membeli selain untuk tempat tinggal juga karena pertimbangan investasi,” ucapnya.

Rumah menengah banyak dibangun di kawasan perkotaan seperti Kota Malang, Sidoarjo, dan Gresik.

Dukungan perbankan, menurut dia, sangat lancar. Program FLPP sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah. Apalagi pemerintah membantu masyarakat untuk memiliki rumah dengan memberikan Rp40 juta/unit untuk rumah bersubsidi.

Pengembang juga responsif terhadap permintaan konsumen. Mereka selalu menghadirkan rumah-rumah dengan desain terbaru. Khusus rumah bersubsidi, bahkan ada kebijakan afirmasi dari pemerintah dengan mensyaratkan besi yang digunakan dengan ukuran 10.

Untuk menyiasati harga tanah yang terus naik, kata dia, maka kebanyakan rumah bersubsidi yang dijual tipe 22 dan 26. “Tapi kompensasi model rumah yang terbaru dan kualitas bangunan yang sudah baik,” ucapnya. 

Untuk mempercepat penjualan rumah menengah-bawah, kata dia, Apersi juga telah bekerja sama dengan KONI untuk memberikan kemudahan atlet memiliki rumah. Kemudahan dimaksud dengan pemberian fasilitas dibebaskan tidak mengangsur rumah selama 1 tahun. 

“Untuk KONI Pusat sudah ada kerja samanya, tinggal segera kami tindaklanjuti di daerah,” ucapnya.

Karena alasan-alasan itulah, dia menegaskan, datangnya tahun politik, yakni Pemilu, tidak akan mengganggu permintaan rumah menengah-bawah. Orang butuh rumah untuk ditempati tidak mempertimbangkan masalah politik.

Adapun yang menjadi masalah, dia menegaskan, soal perizinan. Selain hambatan untuk mendapatkan lahan dengan adanya izin Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) juga ada izin Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Untuk LSD, sudah mulai lancar prosesnya. Namun untuk PBG, masih menjadi masalah.

Idealnya, izin PBG, jika mengacu IMB, dapat diselesaikan 1 bulan. Namun karena persyaratan yang banyak, sulit izin PBG dapat diselesaikan 1 bulan. Apalagi untuk upload ke server OSS juga tidak mudah. Yang sering terjadi, rerata izin baru keluar selama 1 tahun.

“Tahun ini pasokan rumah menengah-bawah banyak karena proses perizinan sudah selesai diurus pengembang tahun lalu. Karena itulah, inilah kesempatan bagi masyarakat untuk membeli rumah mumpung pasokan banyak sehingga mereka banyak memiliki pilihan rumah,” ucapnya.(K24)

Perbesar