Bisnis.com, SURABAYA - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sampai akhir tahun ini menargetkan akan ada 15 BUMDes yang menyiapkan lembaga khusus penyaluran kredit bagi usaha ultra mikro (UMi) agar program pembiayaan UMi merata hingga di pedesaan.
Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan PIP, Kemenkeu, Muhammad Yusuf mengatakan memang sejauh ini penyaluran pembiayaan UMi masih didominasi di daerah perkotaan. Untuk itu, PIP perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kemendes PDTT serta pemda setempat untuk menggerakkan BUMDes-nya.
“Kita memang menyadari, karena ini pembiayan bersumber dari APBN yang filosofinya adalah hak semua rakyat, makanya kita berkewajiban program ini inklusif buat semua, bukan cuma di perkotaan tapi juga di pedesaan. Kita sudah kerja sama dengan Kemendes agar mempersiapkan 74.900 desa yang sebetulnya punya potensi mendapat pembiayaan yang lebih murah, mudah dan cepat,” ujarnya di sela-sela kegiatan literasi #UangKitaTalk & Like It di Unair Surabaya, Kamis (7/9/2023).
Dia menjelaskan pembiyaan masyarakat pedesaan ini dapat dilakukan melalui potensi BUMDes ada melalui pembentukan lembaga keuangan mikro di level desa.
Saat ini, katanya, baru ada satu BUMDes yang telah membentuk lembaga keuangan mikro level desa untuk penyaluran program UMi PIP, yakni desa di kawasan Kabupaten Badung - Bali.
“Memang baru satu desa, tapi sekarang ini kita sedang siapkan 15 - 20 desa lagi, termasuk yang ada di Jatim yang potensinya sangat besar seperti Malang dan Lamongan. Ada beberapa aspek yang perlu kita siapkan karena ini menjadi catatan bahwa lembaga keuangan mikro di level desa tentu akan berbeda kapasitasnya dengan kota,” katanya.
Baca Juga
Apalagi, lanjutnya, tata kelola BUMDes saat ini masih sangat perlu untuk dibantu dan disempurnakan. Mulai dari cara mengelola dan menyusun keuangan, dan merekapitulasi laporan, hingga memiliki aplikasi digital.
“Kita di PIP punya sumber daya untuk menyiapkan pembinaan itu, karena di PIP seluruh laporannya dengan cara elektrik. Jadi bukan sesuatu yang mustahil dalam menjangkau debitur UMi di pedesaan, tetapi memang punya tantangan tersendiri,” imbuhnya.
Menurutnya, potensi pembiayaan UMi di pedesaan yang bisa terus dikembangkan yakni sektor pariwisata, mulai dari pengembangan destinasi wisata alamnya, produksi kerajinan/suvenir, makanan-minuman dan oleh-oleh.
“Pariwisata yang berkembang tentu ada usaha pendukunganya. Nah kita akan masuk ke situ,” katanya.
Adapun capaian penyaluran pembiayaan UMi secara kumulatif nasional hingga Agustus 2023 telah mencapai 8,8 juta debitur dengan nominal mencapai Rp32 triliun lebih. Capaian jumlah debitur tersebut sudah melampaui target dalam RPJMN 2024 yang targetnya 5,4 juta debitur.
“Kalau tahun ini saja, target penyaluran UMi secara nasional adalah 2,2 juta debitur sehingga nanti kumulatif di akhir tahun jumlah debiturnya ekspektasi akan mencapai 9,7 - 9,8 juta debitur,” imbuh Yusuf.
