Bisnis.com, MALANG — Bank Indonesia (BI) Malang mendorong petani untuk dapat memanfaatkan pupuk organik untuk menjaga ketahanan pangan di tengah tren naiknya harga pupuk kimia, terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi, serta penggunaan pupuk kimia berlebihan merusak unsur hara tanah.
Kepala BI Malang, Samsun Hadi, mengatakan untuk mendorong petani agar dapat memanfaatkan pupuk organik, maka Pemda bersama BI dapat bekerja sama dalam mendukung sarana dan prasarana pendukung pengolahan pupuk organik serta capacity building bagi para peternak dan petani.
“ Pemda dan pelaku usaha sektor peternakan dan pertanian dapat bersinergi untuk mendukung kerja sama antar daerah untuk pemenuhan bahan baku maupun pemasaran hasil pupuk organik,” katanya, Kamis (31/8/2023).
Selain itu, kata dia, pemerintah pusat perlu memfasilitasi kemudahan perizinan/sertifikasi pupuk organik.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan rencana jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga komoditas terutama pada masa panen serta kebijakan impor komoditas pangan.
Dia menegaskan, beberapa institusi dan pemda berhasil mengembangkan pupuk organik dan terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian. Seperti Pesantren Tholabia Kota Malang membuat pupuk organik dari bahan kotoran ternak dan tanaman dengan menggunakan bantuan mikroba.
Baca Juga
Pesantren Tholabie melakukan edukasi sekaligus memasarkan produknya melalui “Ngaji Tani”, yaitu pengajian yang dilakukan pesantren bersama para petani serta aktif membangun jejaring dengan pesantren lain karena mayoritas jamaah pesantren adalah petani.
“Kendala yang masih dihadapi saat ini salah satunya terkait masalah perizinan. Pesantren Tholabie menghindari penggunaan istilah ‘pupuk’ karena harus ada perizinan, pengujian lab, dan lainnya sehingga nama produknya diubah menjadi JST (Jamu Sehat Tanaman),” ucapnya
Di Kota Batu, kata Samsun, sebanyak 9.800 orang petani yang tergabung dalam 294 kelompok tani di Batu telah menggunakan pupuk organik.
Pembuatan pupuk organik di kota tersebut relatif mudah karena banyak peternakan di wilayah Kota Batu sehingga tidak kesulitan untuk mencari bahan baku pupuk organik.
Selain itu, adanya kesadaran dari para petani terhadap dampak negatif pupuk kimia dan terbatasnya alokasi pupuk kimia bersubsidi.
“Regenerasi petani muda yang lebih aware terhadap masalah lingkungan cukup banyak di Kota Batu,” ucapnya.
Pemkot Batu juga terus berusaha untuk mendorong penggunaan pupuk organik. Cara yang ditempuh, dengan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi organik independen LeSOS.
Selain itu, meningkatkan kapabilitas SDM baik dari sisi petugas maupun petani melalui berbagai capacity building, peralihan dari pupuk kimia ke pupuk organik secara bertahap selama masa revitalisasi lahan dan mencari dukungan.
Dari sisi strength penggunaan pupuk organik, yakni meningkatkan kualitas hasil panen serta mampu mengembalikan kualitas tanah, mengurangi serangan jenis hama tertentu, mengurangi biaya distribusi.
Dari sisi opportunity bahan baku yang relatif murah dan mudah didapatkan, serta dapat menjalin kerja sama dengan sektor peternakan.
Dari sisi weakness dibutuhkan waktu untuk revitalisasi lahan setelah penggunaan pupuk kimia, sertifikasi/izin edar dari pupuk organik memerlukan biaya mahal dan proses yang rumit dari pemerintah.
Aspek threat, yakni mindset petani yang masih bergantung pada pupuk kimia, serta persaingan dengan korporasi besar yang khawatir akan kehilangan pasar jika petani menggunakan pupuk organik.
“Selisih harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi juga terpaut jauh. Seperti urea bersubsidi hanya Rp1.800/kg, sedangkan nonsubsidi Rp5,900/kg atau selisih 328 persen, sedangkan harga NPK Rp2.300./kg dan nonsubsidi Rp13.900.00 sehingga terpaut 604 persen,” ujarnya.(K24)
