Bisnis.com, MALANG - Potensi dana pembangunan di Jawa Timur mencapai Rp836,93 triliun yang bersumber dari APBD, simpanan dana masyarakat di bank, dan realisasi investasi.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof Candra Fajri Ananda, mengatakan APBD Provinsi dan kabupaten/kota di Jatim mencapai Rp128,98 triliun, simpanan rupiah dan valas di bank umum dan BPR di Jatim mencapai Rp707,95 triliun pada posisi Mei 2023, dan realisasi investasi mencapai Rp30 triliun pada posisi triwulan I/2023.
“APBD akan efektif jika belanja daerah diarahkan untuk sektor-sektor produktif,” katanya, Senin (31/7/2023).
Sedangkan intermediasi perbankan, dia menyarankan perlu diperkuat dengan kebijakan Pemda melalui pendampingan perbaikan manajemen usaha dan laporan keuangan serta kolaborasi dengan lembaga penjamin seperti jamkrida maupun lembaga permodalan madani seperti bank wakaf, baznas, lagzis, dan lainnya dalam dalam upaya subsidi bunga kredit termasuk melalui APBD berupa dana bergulir.
Terkait dengan penyerapan anggaran, dia menegaskan, kinerja penyerapan anggaran masih menjadi PR Bagi pemerintah daerah. Polanya, penyerapan anggaran rendah pada semester I, lalu penyerapan tinggi pada akhir tahun.
“Hal ini berdampak pada kurang “nendang”nya menstimulus perekonomian,” kata Candra yang juga Stafsus Menkeu itu.
Baca Juga
Jawa Timur, baik Provinsi Jatim maupun kabupaten/kota, dia mengingatkan, langganan sebagai penyumbang terbesar APBD “parkir” di perbankan di Indonesia.
“Penyerapan anggaran rendah menjadi indikasi sinkronisasi anggaran dan perencanaan yang lemah,” ujar Candra yang juga Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.
Realisasi belanja daerah Kota Batu mencapai Rp0,34 triliun atau baru 30,35 persen dari pagu sebesar Rp1,11 triliun, Kota Malang, 1,02 triliun atau 36,49 persen dari pagu Rp2,81 triliun, Kab. Malang Rp1,64 triliun (34,62 persen) dari pagu Rp4,74 triliun, dan Provinsi Jatim Rp11 triliun (35,35 persen) dari pagu Rp31,12 triliun pada posisi semester I/2023.
Untuk meningkatkan inklusi keuangan, menurut dia, pemda juga mempunyai peran yang besar. Idealnya, perluasan akses keuangan berfokus pada peningkatan fasilitas akses kredit bagi UMKM
Pemda juga perlu melakukan penguatan infrastruktur percepatan akses Keuangan dengan mendirikan Jamkrida, lembaga keuangan mikro (LKM), LKM Syariah, BumDes, Desa Binaan, program Satu Desa Satu Agen, dan penguatan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)
Pemda juga perlu melakukan kolaborasi penguatan literasi keuangan dengan OJK dan BI yang memberikan kegiatan sosial, edukasi program layanan jasa keuangan, serta sosialisasi program nasional. (K24)
