Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menargetkan bisa memiliki sebanyak 150 Desa Devisa yang sudah bersertifikasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada tahun ini.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Desa Devisa memiliki potensi yang sangat penting untuk dioptimalkan melalui berbagai program inovasi, kreativitas dan sinergitas berbagai pihak guna membuka akses LPEI.
"Lewat LPEI ini kita bisa mendapatkan berbagai aksesibilitas dan pendampingan sesuai kualifikasi agar Desa devisa bisa tumbuh dan berkembang,” katanya, Jumat (2/6/2023).
Adapun kualifikasi yang pertama yakni produknya original dari desa yang bersangkutan, selanjutnya desa tersebut harus ada asosiasi seperti koperasi atau kelompok usaha lainnya, serta kualifikasi sesuai standard ekspor.
“Sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mengejar target Desa Devisa. Insya Allah kita bisa, karena selama ini saya sendiri keliling dari desa ke desa, yang berawal dari 2 desa di Jatim,” jelasnya.
Menurutnya, masih banyak desa di Jatim yang dapat menjadi Desa Devisa mengingat potensi desa dalam berbagai sektor dan produk sangat tinggi, mulai dari potensi kopi dan coklat.
Baca Juga
“Prototype lahan untuk kopi Madiun, Jember, Malang, Trenggalek, itu saja sudah beda-beda. Saya ingin menyampaikan untuk satu ikon ini saja kalau mau dikembangkan menjadi Desa Devisa itu potensinya luar biasa," imbuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Budi Sarwoto mengatakan hingga saat ini di Jatim sudah memiliki 102 Desa Devisa yang sudah bersertifikat LPEI.
"Selain itu Jatim juga memiliki 6.490 Badan Usaha Milik Desa [BUMDes]. Dari jumlah itu ada 1400 yang sudah maju,” katanya.
Budi menambahkan, Pemprov Jatim akan terus mendorong pelaku usaha di desa bisa menggerakkan perekonomian tidak hanya di desa tetapi bahkan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional.
