Penyaluran KUR se-Jatim Mencapai Rp0,73 triliun

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran kredit program di Jawa Timur mencapai Rp0,79 triliun kepada 25.474 debitur sampai akhir Februari 2023.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Taukhid, mengatakan penyaluran kredit program sebesar itu terdiri atas kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp0,73 triliun kepada 9.029 debitur dan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp0,06 triliun kepada 16.445 debitur.

“Penyaluran KUR sampai dengan 28 Februari 2023 tumbuh negatif sebesar 96,42 persen (debitur) dan 92,75 persen (nominal) dari capaian sepanjang 28 Februari 2022, dan penyaluran UMi tumbuh negatif sebesar 21,60 persen (debitur) dan 15,92 persen (nominal),” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (29/3/2023).

Pernyataannya Taukhid itu disampaikan dalam Leaders Public Talk and Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 28 Februari 2023 secara luring bertempat di Aula KPPN Kediri, Jl. Jl. Basuki Rahmat No. 10 Kota Kediri, Rabu (29/3/2023).

Dalam kesempatan tersebut, disebutkan  PDRB Jawa Timur triwulan IV/2022, kata dia, mencapai Rp2.730,91 triliun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp1.757,82 triliun.

Perekonomian Jatim triwulan IV dibanding triwulan III/2022 secara q-to-q mengalami kontraksi sebesar -0,71 persen, secara y-on-y tumbuh sebesar 4,76 persen dan secara kumulatif c-to-c tumbuh mencapai 5,34 persen.

“Atas capaian tersebut perekonomian Jawa Timur kuartal V/2022 memberikan kontribusi ke perekonomian di Pulau Jawa sebesar 25,25 persen, terbesar ke dua setelah Provinsi DKI,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai mesin perekonomian regional Jawa Timur masih belum maksimal di dua bulan pertama 2023. Indikatornya indeks PMI manufaktur dan neraca perdagangan yang termoderasi selama Februari. Selain itu, penyaluran kredit program masih tersendat dan sama halnya terjadi pada penyaluran KUR serta kredit UMi.

Kondisi itu diperparah pula dengan lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang baru mencapai 4,42 persen. Sampai dengan Februari 2023 masih mengendap dana APBD sekitar Rp10 triliun.

Menurutnya situasi dan pola penyerapan anggaran yang terus berulang setiap tahunnya harus disikapi dengan lebih tegas dan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan kementerian terkait.

“Ke depan, Kementerian Keuangan melalui perwakilannya di Jawa Timur harus merilis perkembangan capaian pendapatan dan serapan belanja APBD provinsi dan 38 kab/kota se-Jawa timur agar masyarakat menilai kinerja pemerintah daerahnya. Belanja daerah menjadi kunci untuk stimulus perekonomian di tengah masih minimnya pergerakan investasi,” kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.(K24)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel