Bisnis.com, MALANG — Penerimaan negara di wilayah pembayaran KPPN Malang menembus Rp20,14 triliun pada posisi Februari 2023.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan realisasi sebesar itu berarti tumbuh sebesar 9,76 persen (yoy) yang terdiri atas perpajakan sebesar Rp3,28 triliun.
“Untuk kepabeanan dan cukai sebesar Rp16,71 triliun, dan PNBP sebesar Rp147,57 miliar,” ujarnya, Minggu (5/3/2023).
Sedangkan realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, sampai dengan Februari 2023 sebesar Rp1,75 triliun. Realisasi itu mencapai 13,16 persen dari total pagu sebesar Rp.13,36 triliun. Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan 5,02 persen.
“Dari total realisasi belanja sebesar Rp1,75 triliun tersebut, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp559,38 miliar atau 9,54 persen dari total pagu sebesar Rp5,86 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,20 triliun atau 15,99 persen dari pagu sebesar Rp7,49 triliun,” katanya.
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp1,75 triliun tersebut, kata dia, maka diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Baca Juga
Secara lebih detail, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan Februari 2023 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp436,45 miliar atau 12,04 persen dari pagu sebesar Rp.3,62 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp121,52 miliar atau 6,03 persen dari pagu sebesar Rp2,01 triliun. Belanja modal terealisasi sebesar Rp1,41 miliar atau 0,67 persen dari pagu sebesar Rp.211,11 miliar. Belanja Bantuan Sosial belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp16,09 miliar.
Untuk TKD di KPPN Malang Februari 2023, kata dia, telah terealisasi sebesar Rp1,19 triliun atau 15,99 persen dari total pagu sebesar Rp7,49 triliun, terdiri atas DAU sebesar Rp825,45 miliar, DBH sebesar Rp32,07 miliar, DAK Non-Fisik sebesar Rp165,90 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp175.82 miliar.(K24)
