Bisnis.com, MALANG — Realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara atau KPPN Malang, yakni Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, dan Kota Pasuruan mencapai Rp4 triliun atau 51,72 persen dari total pagu sebesar Rp7,74 triliun pada Juli 2022.
Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman, mengatakan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,08 persen.
“Dari total realisasi belanja sebesar Rp4 triliun tersebut, untuk belanja pemerintah pusat yang meliputi instansi vertikal kementerian/lembaga sebesar Rp3,03 triliun atau 51,28 persen dari total pagu sebesar Rp5,91 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp973.16 miliar atau 53,15 persen dari pagu sebesar Rp1,83 triliun,” katanya, Senin (8/8/2022).
Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp4 triliun tersebut, kata dia, maka diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.
Secara lebih detail, realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Malang sampai dengan Juli 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2,16 triliun atau 58,74 persen dari pagu sebesar Rp3,67 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp830,29 miliar atau 40,93 persen dari pagu sebesar Rp2,03 triliun. Belanja modal terealisasi sebesar Rp35,93 miliar atau 18,63 persen dari pagu sebesar Rp192,85 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp7,28 miliar atau 45,73 persen dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.
Baca Juga
Untuk TKDD, kata dia, di KPPN Malang terdiri atasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp77.56 miliar atau 24,18 persen dari pagu sebesar Rp320,74 miliar. Angka ini merupakan yang terkecil persentase realisasinya.
DAK Non-Fisik telah terealisasi sebesar Rp455,55 miliar atau 64,31 persen dari total pagu sebesar Rp708,33 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.
Untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp440,04 miliar atau 54,86 persen dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar.
KPPN Malang, kata Rintok Juhirman, terus mendorong kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pemda untuk mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN lewat berbagai kegiatan seperti FGD.
Melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Malang, kata dia, maka diharapkan dapat bermanfaat guna mendorong pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.(K24)
