Bisnis.com, SURABAYA - Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur meminta kepastian dari Pemprov Jatim agar mudah mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) menyusul adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di sejumlah wilayah di Jatim.
Ketua PPDS Jatim, Muthowif mengatakan pihaknya pada 27 Mei 2022 telah mendatangi kantor Dinas Peternakan Jatim untuk mengetahui sejauh mana tindakan pemerintah dalam menangani wabah PMK pada hewan ternak sapi ini.
“Dari hasil pertemuan kami dengan Dinas Peternakan, informasinya bahwa pemerintah terus melakukan upaya penyelesaian wabah PMK, baik dengan sosialisasi ke peternak dan jagal maupun memberi obat-obatan, ” katanya, Jumat (27/5/2022).
Dia melanjutnya, pihaknya juga menyampaikan kepada Dinas Peternakan bahwa saat ini sangat sulit bagi jagal untuk mendapatkan SKKH sebagai syarat untuk mendatangkan sapi antar kota dalam provinsi.
Diketahui, SKKH merupakan bagian dari fasilitas pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengecekan sapi-sapi secara acak di pasar-pasar sebelum dilakukan perdagangan.
“Soal SKKH hingga kini belum ada keputusan jelas karena harus menunggu hasil rapat koordinasi antar instansi,” ujarnya.
Baca Juga
Muthowif pun berharap situasi ini juga tidak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan. Sebab, katanya, anggota PPDS Jatim sempat mendapati adanya orang yang mengaku sebagai dokter hewan dan meminta sejumlah uang untuk vaksin.
“Padahal yang kita tahu, vaksin PMK masih belum ada, baik produksi dalam negeri maupun impor,” imbuhnya.
Dia menambahkan, saat ini kondisi pasokan sapi siap potong terutama di Surabaya masih cukup aman dengan rerata melakukan pemotongan sapi sebanyak 125 - 135 ekor/hari. Bahkan menurutnya, stok sapi yang siap potong cukup melimpah akibat kepanikan dari peternak yang menjual sapi dengan harga lebih murah karena takut terserang PMK.
“Sedangkan soal harga daging sapi di pasaran saat ini juga masih relatif stabil di harga paling bawah Rp115.000/kg hingga Rp120.000/kg,” imbuh Muthowif.
