Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Penyelewengan Bantuan Pangan Nontunai, Bisa Melapor ke Nomor Berikut

Bagi warga yang sudah menerima BPNT agar memanfaatkan uang bantuan tersebut untuk dibelikan sesuai kebutuhan dan bisa membeli bahan pokok di toko apapun.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Maret 2022  |  11:36 WIB
Ada Penyelewengan Bantuan Pangan Nontunai, Bisa Melapor ke Nomor Berikut
Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan bantuan sosial di Periuk, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (26/2/2022). Kementerian Sosial menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui PT Pos Indonesia yaitu sebesar Rp600.000 untuk periode Januari hingga Maret 2022. - Antara/Fauzan.

Bisnis.com, SURABAYA - Dinas Sosial Kota Surabaya meminta warga melaporkan jika ada paksaan atau ancaman dari oknum yang memanfaatkan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk membeli bahan kebutuhan pokok di toko tertentu.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin di Surabaya, Rabu (9/3/2022), mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya terkait hal tersebut.

"Jika ada paksaan atau ancaman, warga bisa lapor melalui aplikasi Wargaku, Command Center 112, atau call center Dinsos Surabaya di nomor 03159174855," katanya.

Selain itu, sesuai dengan instruksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, warga juga bisa lapor dan hubungi call center Kemensos RI di nomor 08111022210, atau PT Pos Indonesia di nomor 081223330332.

Selain dengan Diskominfo Surabaya, Anna juga berkoordinasi dengan camat dan lurah se-Surabaya untuk memberi imbauan kepada masyarakat. Imbauan itu ada yang dikemas melalui videotron juga sosial media, tujuannya agar warga lebih mawas diri dari kasus ini.

Anna berharap, bagi warga yang sudah menerima BPNT agar memanfaatkan uang bantuan tersebut untuk dibelikan sesuai kebutuhan dan bisa membeli bahan pokok di toko apapun.

"Sesuai instruksi Kemensos, warga yang menerima diharapkan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi jangan sampai uang bantuan yang diberikan itu digunakan untuk kepentingan lain," katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya menyatakan jihad, setelah mendengar kabar adanya oknum yang memanfaatkan penerima BPNT untuk membeli bahan kebutuhan pokok di toko tertentu. Pemaksaan itu dinilai Eri tidak wajar dan harus ditindak tegas.

Eri menegaskan, adanya temuan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Ini waktunya pemerintah turun. Ini yang namanya jihad fisabilillah. Kalau ada temuan seperti ini ya silahkan dilaporkan. Ini kan wong cilik kasihan, butuh uang malah dimanfaatkan," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, uang BPNT Rp600.000 yang diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI itu sepenuhnya hak penerima. Setelah diterima, warga MBR dibebaskan membeli bahan pokok sesuai kebutuhan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jatim surabaya bantuan tunai bantuan pangan non-tunai (BPNT)

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top