Bisnis.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkap dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Malang, Jawa Timur, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp74,8 miliar.
Kepala Kejati Jatim Mohamad Dofir menyatakan sementara ditetapkan seorang tersangka berinisial RDC, usia 51 tahun, warga Landungsari, Kabupaten Malang.
"Kami telah memeriksa sebanyak 64 orang dan sore hari ini menetapkan seorang tersangka. Kami masih mengembangkan penyelidikan karena tidak menutup kemungkinan ada banyak tersangka lainnya," katanya, melalui konferensi pers daring di Surabaya, Selasa (9/11/2021) petang.
Kajati Dofir mengungkapkan penyelidikan perkara ini menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Bermula dari Pusat Koperasi Al Kamil Jatim yang tercatat berdiri sejak tahun 2009. RDC adalah pengurus lama di koperasi itu yang kemudian menunjuk seseorang sebagai ketuanya tanpa melalui rapat anggota tahunan atau RAT," ujarnya.
Pada bulan Agustus 2013, Pusat Koperasi Al Kamil Jatim mengklaim memiliki sebanyak 32 koperasi primer sebagai anggotanya, lantas melakukan kerja sama dalam pembiayaan “channeling” dengan BNI Syariah Cabang Malang.
Baca Juga
Kerja sama tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 172 Tanggal 28 Agustus 2013.
"Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan plafon seluruhnya sebesar Rp120 miliar, dengan ketentuan pencairan untuk tiap koperasi primer maksimal sebesar Rp7 miliar," kata Dofir, menjelaskan.
Tercatat dalam rentang waktu antara bulan Agustus 2013 hingga September 2015, BNI Syariah Cabang Malang telah mencairkan senilai Rp157,8 miliar.
Per Desember 2017 dan terhitung sampai sekarang diketahui kondisi pembiayaan mengalami macet, yang menurut perhitungan BPK menyebabkan kerugian negara senilai Rp74,8 miliar.
Penyidik Kejati Jatim, lanjut Dofir, mengungkap kredit macet disebabkan oleh sebanyak 32 koperasi primer yang diklaim sebagai anggota Pusat Koperasi Al Kamil Jatim semuanya palsu.
"Jadi tersangka RDC ini membuat kepengurusan fiktif di semua koperasi itu. Karena koperasinya fiktif akhirnya tidak bisa melakukan pelunasan sehingga terjadi kredit macet. Ini masih tahap awal penyidikan dan masih kami kembangkan. Bisa jadi nanti kami tetapkan tersangka lainnya," ucapnya.
