Bisnis.com, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur mencatat luasan perhutanan sosial hingga saat ini mencapai 176.962,08 hektare atau setara 65,19 persen sehingga menjadi daerah dengan hutan sosial tertinggi di Pulau Jawa.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan perhutanan sosial yang dikembangkan memiliki dampak besar terhadap masyarakat sekitar hutan, baik dampak ekonomi maupun dalam lingkungan lainnya.
“Perhutanan sosial ini tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat tapi juga akan berkontribusi terhadap pengurangan peristiwa kebakaran, pembalakan liar, pencurian kayu hingg akonflik lahan,” ujarnya dalam rilis, Jumat (29/10/2021).
Menurutnya, melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses lahan di kawawan hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat kelompok usaha.
“Kami berharap masyarakat sekitar hutan sosial dapat memanfaatkan akses ini untuk meningkatkan perekonomian,” imbuhnya.
Khofifah menjelaskan saat ini dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Jatim, telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi yang terdiri dari komoditas agroforestry, buah-buahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya.
Baca Juga
Khusus KPS di wilayah Tuban, tercatat ada sebanyak 29 dan telah terbentuk 47 KUPS dengan komoditas jagung, kacang, cabe, singkong, ekowisata, silvopastura, dan hasil hutan lainnya. Untuk KUPS dengan komoditas kacang secara nasional terdapat 76 KUPS, sebanyak 52,17 persen berasal dari Jatim dan hanya Kabupaten Tuban yang memiliki KUPS dengan komoditas kacang berkelas KUPS Emas.
“Saya optimistis jika komoditi hasil perhutanan sosial ini diolah dan dikemas lebih baik lagi maka nilai ekonominya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin pula bisa menjadi komoditas unggulan daerah yang bisa dijual ke pasar luar,” imbuhnya.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jatim menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbit yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa.
Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48 persen dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jatim menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK. Jumlah petani penggarap Jatim menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17 persen dari total capaian di Pulau Jawa.
Sebagai perbandingan, capaian perhutanan sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,85 persen, Jawa Barat sebesar 13,56 persen, Banten sebesar 6,82 persen dan DIY sebesar 0,58 persen. Sedangkan dalam hal penerbitan SK, Jabar mencapai sebesar 20,34 persen, Jateng sebesar 13,77 persen, DIY sebesar 7,04 persen dan Banten sebesar 4 persen.
Adapun dalam hal jumlah petani penggarap, Jabar sebesar 11,66 persen, Jateng sebesar 11,13 persen, Banten sebesar 6,20 persen dan DIY sebesar 2,85 persen.
