Bisnis.com, SURABAYA - Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur menilai pemerintah masih perlu memantau level kemandirian masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan meski tren kasus Covid-19 Sudah melandai karena dampak dari PPKM.
Pembina Persakmi Jatim, Estiningtyas Nugraheni mengatakan pelaksanaan PPKM memang cukup efektif untuk menurunkan kasus Covid-19, yang berarti indikator dari kebijakan PPKM bisa membantu dalam menurunkan kasus.
“Hanya saja, kalau penurunan kasus itu masih membutuhkan piranti yang ibaratnya PPKM ini perangkat keras, maka bahayanya kalau pelonggaran terjadi bisa saja kasunya naik lagi,” ujarnya dikutip dalam rilis, Selasa (3/8/2021).
Menurutnya, saat ini perilaku masyarakat masih belum linier atau selaras dengan syarat putusnya mata rantai penyebaran Covid-19. Meski PPKM efektif, tetapi kemandirian masyarakat dalam disiplin prokes juga sangat penting sebagai indikator utama memutus rantai penularan.
“Apakah PPKM ini efektif? Ya efektif. Namun yang harus dipantau oleh pemerintah itu adalah level kemandirian masyarakat untuk dia disiplin prokes. Jadi yang dibutuhkan di situ," katanya.
Estiningtya mengatakan bahwa pemerintah telah mati-matian memutus mata rantai penularan Covid-19. Namun pihakya masih khawatir jika PPKM dilepas atau dilonggarkan tetapi tingkat kedisiplinan masyarakat sendiri tidak siap.
“Dalam PPKM ini, yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kota Surabaya sudah bagus dan kompatibel. Artinya, penurunan ini hasil dari upaya keras. Tapi begitu hardware (PPKM) dilepas, yang kita khawatirkan adalah masyarakat tidak siap," ujarnya.
Untuk itu, Persakmi Jatim mendorong semua pihak agar menumbuhkan kewaspadaan dan kesadaran setiap individu di masyarakat. Harapannya, seluruh masyarakat dapat berperan serta dan aktif secara mandiri dalam memutus mata rantai Covid-19.
"Kita harus mengetuk hati masyarakat agar dia melakukan pengawasan dirinya secara mandiri kalau mau dilonggarkan. Jadi konsep berpikirnya diubah," ujarnya.
