Bisnis.com, SURABAYA - Kalangan pengusaha konstruksi di Jawa Timur akan mengoptimalkan potensi sejumlah proyek infrastruktur dan pemukiman yang menjadi program prioritas pemerintah dengan potensi nilai proyek mencapai Rp139,07 triliun tahun ini.
Ketua Asosiasi Proyek Konstruksi Indonesia (Aproki) Jatim Aslakhul Umam mengatakan sektor konstruksi tahun ini diyakini bakal kembali menggeliat menyusul digerakkannya proyek infrastruktur dan pemukiman yang tersebar di sejumlah provinsi termasuk di Jawa Timur.
“Proyek prioritas pemerintah ini merupakan peluang dan kesempatan bagi pelaku bisnis sektor konstruksi untuk bergerak lebih baik,” katanya, Rabu (7/4/2021).
Dia mengatakan berdasarkan data Kementerian PUPR, anggaran sebesar Rp139,07 triliun tersebut akan diserap oleh sejumlah proyek di beberapa bidang. Sebut saja bidang sumber daya air (SDA) sebesar Rp58,55 triliun, untuk proyek jalan dan jembatan Rp53,96 triliun, dan untuk proyek pemukiman Rp26,56 triliun.
“Proyek infrastruktur maupun pemukiman rakyat yang digerakkan pemerintah tahun ini merupakan pembangunan baru maupun pengerjaan lanjutan/on going,” katanya.
Untuk proyek infrastruktur bidang SDA ditujukan untuk proyek bendungan dan embung dengan dana yang ditargetkan Rp18,36 triliun, dan digunakan pembangunan 56 bendungan terdiri atas 12 bendungan baru dan 44 bendungan on-going di berbagai wilayah Sumatra.
Dia mengatakan untuk potensi proyek di Jatim yang bisa digarap para pelaku bisnis konstruksi di antaranya seperti proyek bidang infrastruktur jalan yakni konektvitas dan peningkatan aksesbilitas jalan sepanjang 831 km yang akan dikerjakan di Aceh, Riau, Jateng, Gorontalo, Kalsel, Sulawesi Utara, Papua dan juga Jatim.
“Sedangkan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, jembatan, flyover, dan uderpass banyak digarap di daerah luar Jatim,” imbuhnya.
Umam menambahkan geliat sektor kosntruksi ini juga dipastikan bakal diikuti dengan terkereknya permintaan bahan bangunan seperti semen dan besi baja, setelah tahun lalu mengalami penurunan penjualan akibat tertundanya proyek pemerintah maupun swasta sebagai dampak pandemi.
