Bisnis.com, SURABAYA - Sejumlah pengusaha dari berbagai sektor di Jawa Timur tampak keberatan dengan rencana pemberlakukan pembatasan sosial atau kegiatan masyarakat di Jawa - Bali lantaran akan menghambat kinerja produksi, terutama dalam memenuhi permintaan pasar domestik maupun ekspor.
Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jatim, Eddy Widjanarko mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan dilakukan ini akan berdampak besar bagi industri yang produktif saat ini lantaran ada ketentuan work from home (WFH) 75 persen, alias hanya 25 persen orang yang bekerja.
“Untuk industri itu sulit karena ada orang-orang yang produktif sedang mengejar produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Apalagi sampai 75 persen, saya kira itu sangat tidak fair, karena industri selama ini sudah menjaga dengan protokol kesehatan yang ketat karena kami juga mengejar produksi yang tertinggal sebelumnya,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (8/1/2021).
Dia mengatakan para pengusaha yang tergabung dalam Forkas pun mengusulkan agar pembatasan tidak dilakukan dengan pukul rata seluruh Jatim, mengingat tidak semua daerah berada di zona merah alias saat ini hanya ada 3 daerah.
“Selain itu, pengetatan sebaiknya lebih kepada protokol kesehatan masyarakat di jalan-jalan, di tempat ramai, dan ditambah menggiatkan peran desa/kampung dari RT/RW nya yang mendapat tugas tambahan untuk menjaga rakyat supaya tidak berkumpul,” jelasnya.
Eddy pun meminta agar tanggung jawab pembatasan atau pengetatan protokol kesehatan tersebut diserahkan kepada pemilik perusahaan sehingga industri tetap dapat beroperasi dengan baik.
Baca Juga
“Hingga saat ini pemerintah kota ataupun provinsi belum memberikan informasi detail rencana pembatasan sosial tersebut kepada industri, kami sedang menunggu, dan berharap pembatasan kapasitas sampai 75 persen itu tidak dilakukan,” imbuhnya.
