Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak harus dilakukan secara berlapis-lapis untuk menghindari adanya klaster Covid-19 dalam pemilu.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan bukan hanya dilakukan saat momen coblosan pada 9 Desember 2020, tetapi bahkan saat awal kampanye, penghitungan suara, hingga adanya syukuran kemenangan.
“Kita semua harus sadar betul jika Covid-19 masih ada. Penerapan protokol kesehatan wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih. Bahkan menurut saya harus berlapis,” katanya, Selasa (8/12/2020).
Dia mengatakan Pemprov Jatim saat ini terus melakukan sosialisasi 3M mulai wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun serta ditambah hand sanitizer.
Selain itu, pihaknya juga mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang akan disebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan. Masjid dan mushola pun diminta bantuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jam yang tercantum dalam undangan serta penerapan prokes.
“KPPS maupun tim panitia TPS termasuk seluruh saksi juga harus menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas, termasuk menyiapkan masker untuk petugas agar mengganti masker idealnya 4 jam sekali,” imbuhnya.
Baca Juga
Pemprov, lanjut Khofifah, juga menyiagakan puskesmas sebagai lapisan layanan kesehatan sesuai kemampuan cakupan TPS guna mengantisipasi kebutuhan bila ada orang yang terdeteksi sakit.
“Ini hal baru yang dulu belum pernah ada pengalaman kesiapsiagaan puskesmas saat pilkada,” katanya.
Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto mengatakan, TNI sendiri akan menyiagakan 5.712 personel untuk memback-up Polri dalam pelaksanaan pilkada kali ini.
“Kami juga sudah memetakan area kerawanan, seperti di wilayah kepulauan yakni Masalembu dan Kangean. Kami mengidentifikasi tingkat kerawanannya terutama selisih suara yang tipis yang nantinya dapat menyebabkan kerawanan pasca pilkada,” imbuhnya.
