Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Khofifah Ingatkan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020

KPU dan Bawaslu Jatim harus memantau update zonasi wilayah untuk mengkoordinasikan menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 04 September 2020  |  18:35 WIB
Dari kanan, Bupati Malang M Sanusi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada saat Peluncuran Gerakan 26 Juta Masker se-Jawa Timur, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). - Antara
Dari kanan, Bupati Malang M Sanusi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tri Tito Karnavian, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada saat Peluncuran Gerakan 26 Juta Masker se-Jawa Timur, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). - Antara

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada seluruh bakal calon kepala daerah agar tidak melakukan pelibatan massa secara besar dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di masa pendaftaran bakal calon bupati dan wakil mulai 4 September 2020.

“Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan kembali. Risiko penularan menjadi sangat besar jika massa tumpah ruah saat pendaftaran karena dorongan semangat untuk menyukseskan," ujarnya dalam rilis, Jumat (4/9/2020).

Dia juga berpesan agar KPU dan Bawaslu Jatim untuk terus memantau update zonasi wilayahnya masing-masing dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Pilkada serta menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.

“Zonasi-zonasi ini menjadi penting. Masing-masing Bawaslu dan KPUD harus melakukan update mingguan untuk melihat apakah kabupatennya ini zonanya kuning, hijau atau merah," katanya.

Dia menambahkan, diharapkan pelaksanaan pilkada tidak akan membuat kerumunan yang bisa membahayakan sehingga fleksibilitas dari KPU dan Bawaslu pun memiliki peran penting untuk mengatur sirkulasi pemilih di TPS.

“Fleksibilitas waktu pemilihan pasti harus dikomunikasikan ke masyarakat. Pembagian waktu pemilihan itu saya mohon kepada seluruh jajaran Bawaslu dan KPU memberikan opsi," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Jatim mengalami peningkatan sebesar 4,82 poin menjadi 77,68 dalam skala 0 sampai dengan 100. Capaian ini menjadi suatu sinyal bagus guna terselenggaranya Pilkada serentak yang berkualitas pada Desember mendatang.

“Kami meyakini dengan IDI yang meningkat, utamanya bagi lembaga politik, termasuk Kab/Kota akan menjadi menjadi modal sosial yang kuat berseiring dengan upaya TNI-Polri menjaga keamanan, ketertiban dan suasana masyarakat yang tetap kondusif,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jatim surabaya
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top