Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengupayakan pertumbuhan kinerja sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jatim melalui sejumlah strategi mulai dari permodalan hingga pemasaran.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan untuk mendukung akses permodalan bagi UMKM, Bank Jatim sendiri mendapatkan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat sebesar Rp2 triliun yang memang difokuskan untuk sektor UMKM atau sektor produktif.
“Bank UMKM maupun Bank Jatim punya dana yang siap dicairkan. Jadi jika ada UMKM atau kelompok tani yang butuh pinjaman modal, maka segera ajukan,” katanya, Rabu (5/8/2020).
Selain itu, lanjut Khofifah, untuk akses pemasaran Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemeneterian Agama Jatim juga PT Angkasa Pura agar produk olahan UMKM bisa dipasarkan di Bandara Internasional Juanda, maupun untuk menyasar calon jamaah haji tahun depan.
Menurutnya, banyak produk olahan berbasis agro yang bisa dipasarkan di bandara sebagai barang oleh-oleh khas Jatim, seperti olahan produk cokelat dari Mojokerto, Blitar, dan Madiun.
Terpisah, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat mengunjungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jatim awal pekan ini mengatakan seluruh pemangku kebijakan harus turut berperan mendorong UMKM yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian.
Baca Juga
“Dalam suasana pandemi ini, kondisi perekonomian nasional masih mengalami ketidakpastian dan diperkirakan 2021 dampaknya masih akan terasa, untuk itu OJK punya peran yang strategis dalam mewujudkan ekonomi di daerah, yakni soal kebijakan kredit yang berpihak pada masyarakat atau UMKM,” katanya.
Kepala OJK Regional IV Jatim, Bambang Mukti Riyadi mengatakan selama pandemi Covid-19 ini, OJK telah gencar melakukan sosialisasi berbagai program kebijakan untuk meringankan dampak Covid-19, seperti disiapkannya restrukturisasi kredit bagi UMKM yang kesulitan membayar angsuran dan bunga di bank.
“Kami bahkan membuka hotline pengaduan di nomor 157 untuk menampung berbagai keluhan dan aduan debitur selama pandemi,” ujarnya.
Berdasarkan data OJK Jatim, realisasi restrukturisasi kredit di Jatim hingga Juni 2020 tercatat mencapai Rp87 triliun, yang terdiri dari Rp49 triliun untuk kredit UMKM dan Rp38 triliun untuk kredit non UMKM.
