Kinerja Industri Farmasi Jatim Diyakini Meningkat pada Semester II

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan pengusaha farmasi Jawa Timur optimistis kinerja industri obat bakal semakin positif pada semester II/2020 mengingat tren belanja Kementerian Kesehatan tahun ini baru terealisasi 1,53 persen dari anggaran Rp75 triliun.

Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) Jatim, Philips Pangestu mengatakan industri farmasi mengalami pertumbuhan yang bagus pada saat pandemi seperti sekarang. Bahkan untuk produk vitamin daya tahan tubuh mengalami peningkatan kontribusi yang awalnya hanya 10 persen, kini bisa menyumbang hingga 90 persen dengan tren peningkatan permintaan hingga 10 kali lipat.

“Nah di semester II ini nanti, prediksi kontribusi penjualan kami masih diperoleh dari produk vitamin. Selain itu, kalau dilihat dari kebutuhan obat untuk dinas-dinas dan instansi juga akan tinggi karena tidak adanya lelang tahun ini,” jelasnya, Senin (6/7/2020).

Dia menyakini sampai akhir tahun industri farmasi Jatim masih akan tumbuh di atas 10 persen, asalkan belanja kementerian tersebut segera dijalankan. Adapun total industri farmasi di Jatim saat ini sebanyak 30 - 35 perusahaan dengan kontribusi total 30 persen terhadap industri farmasi nasional.

Philips menambahkan meski pasar semakin terbuka lebar, tetapi yang masih menjadi kendala industri adalah bahan baku mengingat 99 persen bahan baku obat masih ketergantungan impor. Sebanyak 70 persen impor bahan baku obat didatangkan dari China, disusul India 20 persen dan dari Eropa 10 persen.

“Di semester I kita sempat kesulitan mendatangkan bahan baku karena pandemi memaksa negara-negara menutup akses perdagangan, tapi saat ini sudah mulai lancar lagi,” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah segera mewujudkan industri hulu farmasi yakni pabrik bahan baku agar cita-cita kemandirian industri bisa terwujud. Sejauh ini, katanya yang sudah mempelopori produksi bahan baku obat yakni Kimia Farma, Kalbio dari Kalbe Group, dan BrighyGene Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, kendala lain yang masih dihadapi industri farmasi yakni soal penyediaan kawasan industri, upah minimum kota/kabupaten, tenaga ahli asing dan lokal, urusan Amdal hingga insentif perpajakan.

“Di samping itu juga masih ada soal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) farmasi yang saat ini terus didorong agar unsur TKDN dalam e-katalog bisa segera memiliki kekuatan supaya daya saing industri dalam negeri tetap terjaga,” imbuh Direktur PT Sejahtera Lestari Farma itu.