Bisnis.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Selasa (16/6/2020).
Risma menjelaskan setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak diperpanjang, langsung menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19.
"Dalam Perwali itu dijelaskan secara detail tentang berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh warga Kota Surabaya," kata Risma.
Menurut dia, kalau Perwali 28/2020 itu bisa diterapkan dengan baik, pihaknya optimistis akan bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.
Ia juga menjelaskan bahwa data terkonfirmasi Covid-19 di Kota Surabaya itu memang tinggi lantaran masifnya menggelar tes cepat dan tes usap Covid-19 massal gratis di berbagai titik di Kota Pahlawan.
Risma mengatakan tes massal ini sangat penting untuk mencari dan melacak siapa saja yang terkena Covid-19 atau yang sudah aman. "Jadi, kita memang mencari Pak. Sebab kalau tidak kita cari, orang-orang yang terkena virus itu akan tambah bahaya," katanya.
Baca Juga
Ia juga bersyukur karena mendapat bantuan mobil laboratorium dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan bantuan ini, setiap hari selalu ada tes cepat dan tes usap massal di Kota Surabaya.
"Bagi warga yang hasil tes cepat reaktif, lalu kami tes usap. Sembari menunggu hasil tes usapnya itu kami isolasi di hotel atau Asrama Haji bagi yang tidak menunjukkan gejala. Sedangkan bagi warga yang tes usapnya positif dan sudah menunjukkan gejala, langsung kami rawat di rumah sakit," ujarnya.
Mendapati hal itu, Menteri Menko PMK Muhajir Effendy menyuruh salah satu stafnya untuk meminta kepala daerah lain di Indonesia khususnya kepala daerah yang di wilayahnya itu banyak kasus Covid-19 untuk belajar ke Wali Kota Surabaya.
"Suruh belajar ke sini mereka (bupati atau wali kota yang daerahnya banyak kasus Covid-19) biar tahu," kata Menko PMK.
Bahkan, pada saat itu Menko PMK meminta salah satu staf Wali Kota Surabaya untuk menyusun lebih detail dan lebih akurat paparan Risma itu agar semua upaya yang telah dilakukan itu bisa dipelajari oleh semua orang.
