Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jatim Anggarkan Rp2,38 Triliun Tangani Dampak Corona, Untuk Apa Saja?

Dana tersebut berasal dari realokasi dan refocusing anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) melakukan inspeksi mendadak pabrik masker dan alat pelindung diri (APD) di PT Jayamas Medica Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (18/3/2020)./ANTARA FOTO-Syaiful Arif
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) melakukan inspeksi mendadak pabrik masker dan alat pelindung diri (APD) di PT Jayamas Medica Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (18/3/2020)./ANTARA FOTO-Syaiful Arif

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah di Indonesia menganggarkan dana besar-besaran demi mengatasi penyebaran virus corona di wilayahnya masing-masing, salah satunya Jawa Timur. Provinsi paling timur di Pulau Jawa ini mengalokasikan dana sebesar Rp2,38 triliun.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan dana tersebut berasal dari APDB Jatim, tepatnya realokasi serta refocusing anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, dan akan digunakan untuk menanggulangi dampak sosial maupun ekonomi dari pandemi COVID-19. 

"Kami estimasikan sekitar Rp 2,384 triliun atau hampir 6,8 persen dari APBD Jawa Timur tahun 2020,” tuturnya seperti dilansir Tempo, Sabtu (4/4/2020).

Khofifah menyebutkan bantuan untuk mengatasi dampak sosial-ekonomi akibat pandemi virus corona ini akan disalurkan dalam tiga bentuk, yakni dalam bentuk bahan pangan pokok dan telur, uang tunai, serta kombinasi bahan pangan pokok dan uang tunai.

Dia menerangkan basis data penanganan dampak sosial-ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Merujuk DTKS, ada sekitar 4,73 juta keluarga warga Jatim yang tinggal di pedesaan. Dari jumlah itu, 1 juta keluarga di antaranya belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan ada sekitar 3,8 juta keluarga dan 2,8 juta keluarga di antaranya belum masuk DTKS.

Berdasarkan DTKS, ada sekitar 4,73 juta keluarga di Jatim yang tinggal di perdesaan. Dari jumlah itu, 1 juta keluarga yang belum masuk DTKS.

Sementara itu, di perkotaan, terdapat 3,8 juta keluarga dan 2,8 juta di antaranya belum masuk DTKS. Dari 2,8 juta keluarga yang belum masuk DTKS ini, pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan bantuan Rp1,04 juta. 

Dengan demikian, tugas Pemprov Jatim adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama kabupaten/kota.

“Saya berharap para bupati/wali kota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD-nya kisaran 6-7 persen untuk penanganan Covid-19,” sebut Khofifah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper