Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) memastikan bahwa setiap peserta didik baru di sekolah negeri baik SD/SMP maupun SMA/SMK tidak diwajibkan untuk membeli seragam baru kecuali seragam/atribut khusus yang khas di sekolah tersebut.
Ketua Pengawas DPS, Ferry Koto mengatakan koperasi sekolah pada dasarnya hanya membantu menyediakan kain seragam dan kebutuhan siswa baru, tetapi tidak ada paksaan harus membeli di sekolah.
"Yang pasti kalau seragam khusus seperti batik, pakaian olahraga dan atribut sekolah yang wajib beli di koperasi sekolah bersangkutan karena tidak dijual di tempat lain,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (11/7/2019).
Dia mengungkapkan sejak dimulainya pendaftaran ulang bagi calon peserta didik baru di sekolah negeri PPDB 2019, DPS menerima banyak keluhan dari orang tua/wali murid tentang adanya kewajiban membeli pakaian seragam di sekolah.
Contoh kasus yang dialami orang tua murid dengan inisial DA, yang tinggal di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Saat mendaftar ulang untuk anaknya yang masuk SMA Negeri di kawasan Rungkut, ia diwajibkan pihak sekolah untuk membeli seragam senilai Rp1.925.000, belum termasuk baju olahraga, dan harus dibayar lunas.
“Seragam yang dibeli itupun hanya dalam bentuk kain yang harus dijahit lagi dengan biaya yang tidak sedikit. Sehingga DA pun melaporkannya ke DPS,” ujarnya.
Baca Juga
Dia mengatakan, Dinas Pendidikan Surabaya juga telah secara rutin mengirimkan edaran setiap tahun serta mengingatkan sekolah untuk tidak mewajibkan calon siswa beli seragam di sekolah.
Bahkan Pemprov Jatim dinilai konsisten dengan kebijakannya tersebut, mengingat Gubenur Jatim telah menyiapkan program gratis dua stel kain seragam untuk siswa baru SMA/SMK di Jatim.
"Di SDN dan SMPN di Surabaya semua sudah berjalan baik. Jika masih ada muncul kasus demikian, mungkin bisa saja salah komunikasi. Monggo, diinformasikan ke kami jika mengalami hal-hal demikian," imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Hariani, salah seorang wali murid SMP Negeri 37 Surabaya mengaku pada saat anaknya masuk SMP kelas 1 tahun lalu, pihak sekolah tidak mewajibkan untuk membeli seragam (putih biru) di sekolahnya.
Hanya saja, menurutnya, jenis kain seragam yang dijual di koperasi sekolah tersebut berbeda dengan seragam yang dijual di toko umum lainnya, yakni seragam yang dijual di sekolah itu memiliki serat-serat yang tampak jelas.
“Akhirnya ya beli di sekolah saja karena praktis, termasuk seragam olahraga, kaos kaki, bet, sabuk, dasi dan topi yang ada tulisannya SMPN 37. Tahun lalu kalau tidak salah biayanya habis Rp1 jutaan lebih,” ungkapnya kepada Bisnis.
Saat kenaikan kelas 2 tahun ini, lanjutnya, anaknya perlu membeli lagi atribut sekolah seperti seragam olahraga, kaos kaki, bet, dan sabuk karena setiap ganti kelas, tulisan pada atribut pun berubah. Wali murid ini pun perlu mengeluarkan uang seragam olahraga dan atribut baru sebesar Rp500.000 an.
“Jadi sebenarnya sekolah tidak mewajibkan untuk beli seragam baru (putih biru), ya kecuali seragam khusus yang punya ciri khusus sekolah tersebut,” imbuhnya.
Bahkan, katanya, siswa sekolah yang masuk SMP negeri melalui program mitra warga pada tahun lalu, diberi seragam oleh pemerintah secara gratis setiap tahun mengingat siswa sekolah dari mitra warga ini merupakan anak dari keluarga kurang mampu.
