Pembatasan Truk Diperpanjang, Penumpukan di Pelindo III Diklaim Normal

Kondisi lapangan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Emas Semarang setelah momen Lebaran berakhir saat ini masih cukup normal.
Peni Widarti | 12 Juni 2019 02:31 WIB
Ilustrasi

Bisnis.com, SURABAYA – Kondisi lapangan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Emas Semarang setelah momen Lebaran berakhir saat ini masih cukup normal.

VP Corporate Communication Pelindo III, Wilis Aji Wiranata mengatakan kondisi normal di lapangan penumpukan di kedua pelabuhan tersebut terjadi lantaran adanya antisipasi dan koordinasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, operator hingga pengguna jasa kontainer.

“Lapangan penumpukan saat ini tetap masih normal, tidak ada kontainer yang numpuk atau crowede, justru yang ekstra sibuk hingga saat ini adalah penanganan arus mudik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, operator kapal, ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) serta pengusaha-pengusaha sudah mengantisipasi adanya larangan truk beroperasi selama momen mudik Lebaran.

“Zamanya sudah modern, segala informasi sudah sangat cepat diterima oleh pengusaha jasa, perhitungan dan proyeksi para pengusaha juga sangat tepat, sehingga tidak sampai ada penumpukan barang di pelabuhan, dan gudang-gudang di luar pelabuhan,” imbuhnya.

Adapun misalnya lapangan penumpukan di Terminal Petikemas Surabaya saat ini tingkat Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata mencapai 45% untuk layanan internasional atau ekspor impor.

Sedangkan YOR untuk terminal domestik seperti di Terminal Nilam saat ini rerata mencapai 55% - 60%, dan Terimal Mirah rerata 40% - 45%.

Berdasarkan catatan Pelindo III, arus barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hingga April 2019 mencapai 3,96 juta ton meningkat dibandingkan periode yang sama 2018 yakni 3,92 juta ton.

Sementara arus barang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang termasuk Tegal per April 2019 sudah mencapai 1,5 juta ton.

Dalam perkembangan lain, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyayangkan kebijakan pemerintah yang memperpanjang pembatasan angkutan barang melalui tol Trans Jawa dari Semarang hingga Jakarta hingga Rabu, 12 Juni 2019. Pasalnya, kebijakan tersebut memberikan kerugian dari sisi waktu dan keuangan.

Wakil Ketua Aptrindo, Kyatmaja Lookman menuturkan sebenarnya pengusaha truk tidak pernah setuju menganai pembatasan angkutan barang. Namun, mengingat volume tinggi, truk beroperasi pun tidak produktif.

"Perlu diingat, ada ekstra larangan 2 hari artinya 15 hari kita tidak bekerja sejak 30 Mei 2019. Hari ini tanggal 10 itu mau kerja saja besok, tapi ini penambahan membuat rencana kita meleset semua, golongan III, IV, dan V," terangnya saat Bisnis dihubungi, Senin (10/6/2019).

Dia menuturkan terutama angkutan barang golongan IV dan V mengurusi kegiatan ekspor dan impor, biasanya angkutan mengambil kontainer isi dan tertunda semua. Kendaraan ini tidak dapat digantikan kendaraan lebih kecil karena biayanya akan menjadi lebih besar, belum lagi jumlah pengemudi tidak siap ditambah.

Sejauh ini, alat produksi usahanya yakni jalan dan truk sehingga ketika jalan tidak dapat digunakan artinya produksi otomatis berhenti, belum lagi akan terjadi kekosongan stok barang dan pemilik barang menjadi dirugikan.

Selain itu, truk memiliki beban leasing yang harus dibayar, fixed cost atau biaya tetapnya sama, walaupun tidak beroperasi.

"Leasing atau kredit truk itu 20--30% dari total biaya produksi, menjadi faktor capital, proporsinya cukup besar. Dengan demikian kredit ini menjadi kerugian pengusaha," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pembatasan angkutan barang

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top