Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Perhubungan meminta agar pemerintah daerah merumuskan rencana pengoperasian kapal pelayaran rakyat (pelra) yang telah diserahkan sebanyak 24 unit pada awal tahun ini.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kapal pelra tersebut bisa dioperasikan langsung oleh dinas atau koperasi atau masyarakat sebagai kapal penumpang, kapal barang maupun kapal pariwisata.
"Tapi kami memberi catatan bagi para kepala daerah agar memerhatikan pemberdayagunaan masyarakat," katanya seusai penyerahan 12 kapal pelra secara simbolis di Pelabuhan Perak Surabaya, Senin (15/4/2019).
Dia mengatakan penyerahan kapal jenis pinisi ini merupakan bagian dari program konektivitas Tol Laut dalam menjangkau daerah-daerah terluar, terpencil dan terisolir.
Kemenhub menganggarkan pembangunan kapal pelra sebanyak 200 unit yang digarap secara bertahap sejak 2017. Pada 2018, Kemenhub sudah menyerahkan sebanyak 94 unit kapal pelra kepada pemda-pemda yang membutuhkan angkutan perairan.
"Hari ini kita menyerahkan 24 kapal dari 200 unit yang sudah dan akan kita bangun. Harapannya ini menjadi stimulasi pemerintah pusat kepada pemda sehingga memberikan dampak sosial dan ekonomi daerah," katanya.
Budi menyebutkan kapal pelra berkapasitas 35 GT dengan 24 penumpang ini juga dibangun untuk mengembalikan kearifan lokal nenek moyang yang selama ini menggunakan kayu sebagai bahan kapal pinisi.
Namun, untuk saat ini penggunaan kayu dianggap kurang mendukung lingkungan dan hutan, sehingga Kemenhub menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui penandatangan MoU untuk mengembangkan teknik pembangunan kapal pinisi dengan menggunakan laminasi bambu.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen Teknik Perkapalan ITS, Heri Supomo mengatakan ITS sendiri sudah melakukan penelitian untuk laminasi bambu sebagai pengganti kayu dalam membangun kapal agar tidak merusak lingkungan hutan.
"Saya berharap penggunaan bambu ini dapat digencarkan karena ada pemerintah dan institusi luar negeri yang mengajak kita berkolaborasi, dan jangan sampai ide menggunakan bambu itu dicuri oleh negara asing," katanya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H. Purnomo menambahkan pembangunan kapal pelra bernama KM. Banawa Nusantara tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp2 miliar/ unit.
"Untuk tahun depan kita menganggarkan pembangunan kapal pelra sebanyak 50 unit lagi sehingga sampai 2020 program pembangunan 200 unit kapal pelra terealisasi," katanya.
Dia menambahkan, setelah menyerahkan 24 unit kapal pelra pada semester I ini, rencananya masih ada 32 unit lagi yang akan diserahkan sampai akhir tahun sehingga pada 2019 ada 56 unit kapal pelra.
Adapun 24 unit kapal pelra yang dihibahkan pada 15 April 2019 ini diterima oleh Provinsi Lampung (7 unit), Pemkot Bengkulu, Pemkab Kampar - Riau, Pemkab Kayong Utata - Kalimantan Barat, Kota Pariaman - Sumatra Bara, Pemkab Mamuju - Sulawesi Barat, dan Pemkot Bima - NTB.
