Genjot Ekspor, Pemerintah Speed Up 15 Perjanjian Perdagangan

Pemeritah akan mempercepat berbagai perjanjian perdagangan dan kesepakatan bersama setidaknya ada 15 perjanjian dengan sejumlah negara potensi untuk menggejot kinerja ekspor yang tahun ini ditarget tumbuh 7,5%.
Peni Widarti
Peni Widarti - Bisnis.com 26 Februari 2019  |  20:30 WIB
Genjot Ekspor, Pemerintah Speed Up 15 Perjanjian Perdagangan
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, SURABAYA – Pemeritah akan mempercepat berbagai perjanjian perdagangan dan kesepakatan bersama setidaknya ada 15 perjanjian dengan sejumlah negara potensi untuk menggejot kinerja ekspor yang tahun ini ditarget tumbuh 7,5%.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan upaya penandatanganan perjanjian kerja sama dengan berbagai negara ini dilakukan agar dalam meningkatkan ekspor komoditas tidak terjadi perbedaan bea tarif masuk.

“Seperti perintah Pak Jokowi, kita akan membuka pasar-pasar baru. Jadi pasar-pasar tradisional seperti Eropa, China, Jepang dan Amerika tetap ditingkatkan dan dipertahankan, tapi pasar seperti Asia Selatan dan Afrika ini akan kita speed up,” ujarnya seusai acara Bincang Bisnis bertajuk Optimisme Perdagangan dan Ekonomi 2019 di Spazio, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan tahun ini akan dirampungkan penandatanganan 15 perjanjian Free Trade Agreement (FTA) yang dalam tahap proses. Namun masih ada beberapa perjanjian lainnya yang diperkirakan bisa dilakukan tahun depan sesuai dengan kondisi di regional negara tersebut.

“Ada yang kelihatannya selesai di akhir tahun dan awal tahun depan. Ini bukan di kita, tapi seperti Uni Eropa, mereka harus rapat dulu, ada yang juga yang hanya tahapan joint minister statment, ada yang harus Memoradum of Corporation (MOC) dulu baru ditindaklanjuti. Jadi kita menyesuaikan diri dengan kepentingan regional mereka,” jelasnya.

Enggar menambahkan dalam minggu depan atau awal Maret 2019, pemerintah akan menandatangani  perjanjian perdagangan dengan Afrika dan Mozambik, termasuk dengan Australia, lalu disusul dengan Tunisia dan Maroko.

“Nanti tanggal 28 Februari ini juga dengan Palestina, rencananya wapres akan menerima Duta Besar Palestina di Indonesia,” imbuhnya.

Dia menambahkan, setelah pemerintah membuka pasar, masih ada prioritas lagi yang akan didorong  yakni indsutri subtitusi dari industri bahan baku agar ketergantungan impor bsia berkurang meski hal tersebut tidak bisa cepat.

Menurut Enggar, komoditas yang masih sangat potensial untuk pasar ekspor adalah sawit dan batu bara sebagai salah satu penolong devisa negara.

“Suka tidak suka, kita bergantung pada sawit dan batu bara, ini yang harus didorong adalah manufakturnya. Memang kita tidak bisa meninggalkan ini, karena bagaimanapun kita butuh devisa,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan untuk meningkatkan sektor perdagangan, diperlukan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa pelaku usaha, dan sebaliknya. Kami berharap kementerian-kementerian lain melakukan dialog terbuka agar lebih cepat mengetahui pokok-pokok masalah yang menghambat perdagangan,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ekspor, perdagangan internasional

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top