Bisnis.com, MALANG — Petugas pajak daerah harus lebih jujur dari wajib pajak (WP) karena mereka panutan masyarakat sehingga harus bisa memberikan teladan.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto menegaskan hal itu saat menutup Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah di Malang, Rabu (7/11/2018).
“Selain harus memberikan teladan positif bagi masyarakat, memang sudah sepantasnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) tidak silau sekalipun pekerjaannya bersinggungan langsung dengan uang pajak,” ujarnya.
Aparatur sipil negara (ASN) menerima hak-haknya mulai dari gaji yang layak hingga tunjangan profesi sehingga dilarang melakukan praktik pungutan liar, apalagi kepada wajib pajak.
Dalam Bimtek tersebut, petugas diberikan pembekalan mengenai kiat-kiat menghadapi tantangan, risiko sekaligus cara menangkal praktik kecurangan-kecurangan, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi yang dimulai sejak Senin (5/11/2018).
"Dengan pemahaman yang kuat akan risiko yang rawan dihadapi serta potensi pelanggaran yang terjadi, kami berharap rekan-rekan petugas pajak daerah bisa lebih berhati-hati dan mawas diri dalam menjalankan tugasnya yang tidak ringan," tutur Kanit Tipikor 1 Polres Malang Kota, Iptu Rudi Hidajanto.
Selama tiga hari pelaksanaan, BP2D bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Jawa Timur, Kanwil DJP III Jawa Timur serta Kejaksaan Negeri Malang dan Polres Malang Kota.
Ade berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana sharing ilmu guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petugas pajak daerah.
"Agar ilmunya benar-benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam menjalankan tupoksi sehari-hari," katanya.
Dengan begitu, petugas pajak daerah bisa makin kompeten dalam menjalankan tugas. Karena kompetensi bisa diperoleh dari berbagai cara, seperti dari pengalaman kerja, memperoleh portofolio atau referensi pendukung serta dari pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, termasuk melalui bimtek.
