Bisnis.com, JAKARTA—Pendekatan baru pengadaan obat untuk Jaminan Kesehatan Nasional yang langsung untuk 2 tahun diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Pola ini diharapkan dapat mengatasi kekosongan obat di rumah sakit.
Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Darodjatun Sanusi mengatakan dengan skema ini perusahaan farmasi dapat bersiap menyediakan stok bahan baku karena memiliki kepastian terserap di tahun berikutnya. Selama ini, perusahan farmasi memilih menunggu pemenang lelang penyedia obat bagi JKN terlebih dahulu baru menyiapkan produksi.
"Tapi untuk 2018 ini masih sangat mungkin terjadi keterlambatan [penyediaan obat JKN] karena pemenang baru akan diumumkan bulan ini. Dengan mekanisme penyediaan bahan baku maka produksi diperkirakan baru dimulai akhir Triwulan I. Dampaknya [berakhirnya masalah kelangkaan obat bagi pasien JKN] baru akan terlihat tahun depan," kata Darodjatun, Selasa (2/1/2018).
Lebih lanjut, Darodjatun menekankan pemerintah juga harus konsisten dalam pemenuhan jadwal pembayaran. Dia mengatakan saat ini perusahaan farmasi terus memundurkan sistem toleransinya dari awalnya 2 bulan sekarang bergerak menjauh menjadi 4 bulan.
"Kalau sistem pengadaan diperbaiki, sistem pembayaran masih seperti sekarang maka kelangkaan obat masih mungkin terjadi," katanya
Saat ini GP Farmasi mencatat tunggakan penyediaan obat untuk JKN mencapai Rp1,5 triliun. Jumlah ini sangat besar dan mengganggu arus kas perusahaan farmasi.
"Kami harapkan pemerintah dari awal mengalokasikan sedikitnya 15% dari [biaya penyelenggaraan] JKN untuk obat dan dilakukan pengawasan sehingga kelangkaan obat dapat dihindari," ungkapnya.
