Bisnis.com, MALANG—BNI Wilayah Malang mendorong petani kecil penerima bantuan pemerintah lewat skema Kartu Tani untuk memanfaatkan pembiayaan KUR.
CEO BNI Wilayah Malang Yessy Kurnia mengatakan dari sekitar 200.000 petani pemegang Kartu Tani di wilayah kerja bank tersebut, hanya sekitar 4.000 petani yang memanfaatkan pembiayaan KUR untuk membiayai budi daya tanaman pertanian mereka.
“Selebihnya, masih belum memanfaatkannya. Sayang sekali karena bunganya rendah, hanya Rp7.500/bulan jika kreditnya Rp1 juta,” ujarnya dalam Media Gathering di Malang, Rabu (27/12/2017).
Kebutuhan biaya menanam padi, kedelai, dan jagung, penerima Kartu Tani yang ditangani BNI, kata dia, sebenarnya tidak banyak. Rerata sekitar Rp6 juta/hektare.
Dengan demikian, maka kewajiban petani membayar bunga relatif ringan, hanya Rp45.000/bulan, masih sangat terjangkau oleh para petani.
Karena itulah, kata dia, pemberian akses yang seluas-luas pada petani kecil penerima Kartu Tani lewat percepatan pendistribusian kartu tersebut. Jumlah penerima Kartu Tani di wilayah kerja BNI Wilayah Malang sebanyak 677.000 petani. Pendistribusian itu ditargetkan tuntas tahun depan.
Kendala terkait dengan pendistribusian Kartu Tani, terkait validasi data. Data yang ada masih perlu diverifikasi karena dalam beberapa kasus, meski kecil, ada perbedaan dengan fakta di lapangan. Contohnya, petani yang tidak aktif, masih tercantum di data.
Juga terkait dengan besaran bantuan antara petani yang satu dengan lainnya berbeda karena luasan tanahnya berbeda sehingga kebutuhan pupuk bersubsidinya juga berbeda.
Karena itulah, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk pengajuan pupuk bersubsidi, perlu dicek di lapangan. Dalam pengecekan di lapangan, ternyata tidak mudah.
Misalnya, soal waktu. Harus menyesuaikan dengan kelonggaran petani yang biasanya justru pada malam hari sehingga semua anggota kelompok tani bisa kumpul. Persoalan lain terkait dengan lokasi yang jaraknya jauh dari pusat kota.
“Tapi apapun kendalanya, tahun depan harus tuntas pendistribusian Kartu Tani karena pemerintah menargetkan per 1 Januari 2018 bantuan untuk petani sudah cashless, ” ucapnya.
Terkait dengan upaya memberikan akses seluas-luasnya bagi petani untuk mengakses kredit perbankan, kata dia, maka pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke Gapktan-Gapoktan. Juga ke tokoh-tokoh kunci yang menjadi panutan dari petani.
Untuk petani penerima Kartu Tani yang menanam tebu, yang menangani PTPN.
Untuk petani tebu nonpenerima Kartu Tani, kata dia, yang menerima pembiayaan dari BNI lewat skema KUR sebenarnya sudah banyak.
Tahun depan, BN I akan mendapatkan alokasi KUR sebanyak Rp13,5 triliun, namun belum dibagi per BNI Wilayah. “Biasanya kami menerima alokasi banyak,” ujarnya.
Alokasi KUR di 2018, kata dia, berbeda dengan KUR 2017. Alokasi sektor produktif menjadi prioritas sehingga otomatis sektor pertanian juga akan meningkat pembiayaannya.
