Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang mencapai Rp2,3 triliun pada posisi Mei 2025.
Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi penyaluran KUR sebesar itu diperuntukkan 40.417 debitur, turun dari sisi penyaluran kredit sebesar 5,24% dan 2,70% dari sisi jumlah debitur.
“Daerah yang banyak menerima kucuran KUR, yakni Kabupaten Malang sebesar Rp1,287 triliun untuk 21.995 debitur,” ujarnya, Rabu (25/6/2025).
Penyaluran di Kab. Malang sebesar itu, turun 6,23% (kredit) dan 6,85% (debitur) secara tahunan. Selanjutnya, Kab. Pasuruan Rp542,890 miliar untuk 10.767 penerima, naik 3,38% (kredit) dan 8,13% (debitur).
Lalu, Kota Malang Rp290,5 miliar untuk 4.697 debitur, turun 18,91% (kredit) dan 9,38% (debitur). Kota Batu Rp145 miliar untuk 1.821 debitur, naik 6,27% (kredit) dan 4,18% (debitur). Kota Pasuruan Rp60,873 miliar untuk 1.137 debitur, turun 2,79%, namun jumlah debiturnya justru naik 9,64%.
Untuk kredit Ultramikro (UMi), kata dia, tersalurkan Rp46 miliar untuk 9,576 debitur, turun 46,75% (kredit) dan menyusut 51,95% (debitur). Daerah yang paling menerima kucuran kredit UMi, yakni Kab. Malang sebesar Rp24,1 miliar untuk 5.137 debitur, turun 30,66% (kredit) dan 38,84% (debitur); Kab. Pasuruan Rp13,6 miliar untuk 2.706 debitur, turun 57,78% (kredit) dan 62,56% (debitur).
Baca Juga
Selanjutnya, Kota Malang Rp5,36 miliar untuk 1.114 debitur, turun 58,04% dan 57,69% (debitur); Kota Pasuruan Rp2,486 miliar untuk 458 debitur, turun 54,77% dan 60,95% (debitur); Kota Batu Rp872,5 juta untuk 161 debitur, turun 67,67% YoY.
“Penurunan penyaluran KUR dan UMi ini menyambung dengan penerimaan pajak yang turun, namun perlu diteliti lebih dalam penyebabnya. Bank maupun lembaga penyalur kredit perlu meneliti penyebab penurunannya,” ucapnya.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai penurunan penyaluran KUR pada Mei ini semakin memperkuat bahwa perekonomian sampai semester I/2025 masih melambat.
Namun demikian, kata dia, penurunan ini diharapkan tidak berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Optimisme ini berdasarkan kebijakan pemerintah yang memperkuat daya beli masyarakat dengan berbagai program bansos yang mulai diluncurkan di bulan juni.
Dalam hal ini, kata Joko, pemerintah daerah harus terus melakukan supervisi bagi UMKM melalui pendampingan manajemen usaha, standarisasi produk maupun perluasan akses pemasaran.
“Penguatan daya beli ini diharapkan mampu mendorong peningkatan omset UMKM yang sempat menurun seiring dengan perlambatan konsumsi masyarakat. Potensi peningkaan kinerja UMKM juga didukung dengan musim liburan sekolah dan ini berpotensi meningkatan kunjungan wisata,” ucapnya.
